Asosiasi Perangkat Desa Kecewa DPR

JAKARTA -- Asosiasi para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) kecewa terhadap respons negatif para elite politik di DPR mengenai alokasi langsung dana di APBN untuk desaSaat ini Golkar telah mengusulkan alokasi untuk desa masing-masing Rp 1 miliar, namun ditentang mayoritas fraksi

BACA JUGA: Menangkal Penyebaran Virus Peterporn

"Prinsipnya, kami searah dengan Golkar," kata Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso saat dihubungi kemarin

Sebelum Golkar, Parade Nusantara sudah mengusulkan dana untuk desa

BACA JUGA: Polisi Temukan Jejak Penyebar Video

Skema permintaan mereka adalah 10 persen dari APBN dalam bentuk block grant.  Selain itu, jelas Sudir, status usul pihaknya bukan dana stimulus, melainkan diamanatkan atau diberi payung melalui undang-undang"Kalau stimulus, bisa saja tahun anggaran mendatang tidak lagi diberikan," jelasnya.

Menurut Sudir, karena diusulkan Golkar, dana untuk desa kini memunculkan polemik panas antarparpol di Senayan

BACA JUGA: Pansel KPK Hutang Kemenkumham

Yang terjadi sekarang adalah konflik politik karena usul itu dianggap manuver dan mencari popularitas sendirian"Saya hanya mengingatkan, saat kampanye pemilu di daerah, banyak parpol yang menjual isu Rp 1 miliar untuk 1 desaPAN malah mengiklankannya di televisiCaleg-caleg PDIP, Demokrat, dan PKB juga menjanjikanKetika sekarang digulirkan Golkar, yang lain terus merasa didahului dan jealous (iri, Red)," sindir Sudir.

Dia menyebut, alokasi dana 10 persen dari APBN untuk desa sudah diperjuangkan Parade Nusantara sejak 2006Materi itu menjadi salah satu poin penting yang diusulkan Parade Nusantara agar masuk di RUU DesaSetelah demonstrasi besar-besaran di DPR pada 22 Februari 2010 lalu, RUU Desa berhasil menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini"Suara grassroot memang jarang menjadi bola panas," katanya, lantas tertawa.

Sudir menjelaskan, Parade Nusantara menuntut alokasi 10 persen APBN untuk desaSebab, berdasar sensus, di antara 230 juta rakyat Indonesia, sekitar 78 persen atau 179 juta rakyat tinggal di desaNamun, dalam skema APBN 2009 yang bernilai Rp 1.030 triliun, hanya 17 triliun (1,3 persen) yang diberikan ke desaBegitu juga dalam APBN 2010 yang totalnya Rp 1.040,37 triliun, hanya 1,3 persen untuk alokasi desa

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan, semangat Golkar sebenarnya tidak salahAsalkan mekanismenya bukan seperti dana aspirasi dan bentuknya bukan Rp 1 miliar untuk satu desaMenurut Budiman, jatah masing-masing desa perlu disesuaikan, misalnya,  dengan jumlah penduduk.

"Perlu diputuskan dalam RUU Desa agar ada dana block grant dari APBN sebanyak 10 persen yang dialokasikan untuk 71.891 desa di Indonesia," kata pembina utama Parade Nusantara ituAgar ketentuan tersebut tidak bertabrakan dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka 10 persen block grant untuk desa itu tetap disimpan di kas kabupaten"Jadi, bukan dibagikan langsung kepada para kepala desa," jelasnya.

Terpisah, Sekjen PKS Anis Matta secara tegas menolak usul Fraksi Partai Golkar tersebutMenurut Anis, usul satu desa/kelurahan mendapat Rp 1 miliar adalah jumlah yang tidak rasionalSeharusnya Golkar melakukan kajian lebih mendalam dulu sebelum usul itu diluncurkan kepada publik"Kita jadi membebani negara di luar kemampuan," katanya.

Menurut dia, saat ini negara memiliki anggaran sekitar Rp 1.000 triliunAnggaran itu sejatinya tidak cukup untuk  penduduk yang berjumlah 200 juta lebihApalagi, pemerintah sudah memplot anggaran pendidikan 20 persen APBN serta kewajiban membayar utang Rp 70 triliun setiap tahun"Kita seharusnya mulai bicara bagaimana memperbesar pemasukan, bukan pengeluaran," sorotnya(pri/bay/c3)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Naikkan Biaya Haji, Jamin Pelayanan Meningkat