JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ingin menjadi mitra pemerintah dalam penataan PKL. Dengan demikian, PKL tidak terus menjadi korban gusuran, sementara pemerintah tetap bisa menjalankan program penertiban dan mendisiplinkan PKL.
Ketua Umum DPP PKL, Ali Mahsus M Biomed menyatakan, pihaknya justru ingin terlibat dalam penataan PKL. Alasannya, jumlah PKL yang mencapai 25 juta tak bisa dianggap sepele dalam perekonomian nasional.
"Karena PKL di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian, menjadi penjamin lapangan kerja, dan penjamin penghidupan sebagaimana amanah konstitusi kita UUD 1945,” kata dia usai Pelantikan Badan Kemitraaan dan Lembaga Advokasi dan Sertifikasi bertema "Kebangkitan PKL untuk Indonesia" di Jakarta, Selasa (10/7).
Dijelaskan dia, saat ini 25 juta unit lapak PKL se-Indonesia mampu menyerap 90 juta tenaga kerja. Bahkan 80 persen transaksi ritel per tahun secara nasional berasak dari PKL.
Namun demikian APKLI tak mau PKL terus-menerus dianak-tirikan dan selalu digusur atas nama ketertiban. Karenanya APKLI berupaya membangun dialog dengan pemerintah untuk menghindari tindak kekerasan yang sering dialami PKL.
“Kita sudah menyaksikan sendiri apa yg telah dilakukan Presiden, yang menyatakan bahwa beliau tidak senang PKL digusur-gusur, tapi beliau juga minta PKL disiplin. Hal itu disampaikan pada peresmian program pemberdayaan di Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut Ali mengatakan, sejauh ini APKLI sudah melakukan advokasi kepada PKL yang menjadi korban kebijakan pemerintah. APKLI juga membantu pelaku PKL memiliki gerobak sekaligus memberi pelatihan manajemen.
Bahkan pada Juli ini, Koperasi PKL juga akan segera beroperasi. “Mereka akan memberikan akses modal yang jauh lebih murah dan terjangkau. Jadi, PKL tidak akan pernah takut untuk bersaing dengan pasar modern, karena kita punya sistem. Dan kite inject dengan sistem modern,” kata Ali. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... REI Diminta Prioritaskan Pembangunan Rumah Murah
Redaktur : Tim Redaksi