jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menyatakan kebijakan moratorium pemekaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2009, tidak relevan diterapkan. Alasannya, kata dia, saat ini masih terjadi kesenjangan pembanguan antara pusat dan daerah.
Jika ingin mengerem aspirasi pemekaran, kata Arif, pemerintah harus mengurangi kesenjangan pembangunan.
BACA JUGA: Ical Lirik Mahfud MD dan Gus Ipul
"(Moratorium) tidak relevan. Kalau kita mau menghambat pemekaran gak mungkin. Coba studi tentang desentralisasi di seluruh dunia, pemekaran suatu yang biasa. Tapi begitu urusan pengelolaan keuangan dan sumber daya itu adil, itu dengan sendirinya menghambat nafsu pemekaran," kata Arif saat berbincang dengan JPNN, Jumat (13/12) di Senayan, Jakarta.
Soal dalih pemerintah menerapkan moratorium karena 80 persen daerah baru hasil pemekaran disebut tidak berkembang, Arif mengaku tak sependapat. Sebab, berdasarkan fakta di lapangan setidaknya dengan pemekaran ada jalan dibangun, infrastruktur bertambah, serta hidupnya ekonomi baru di tengah masyarakat. "Ada juga daerah-daerah pemekaran itu yang juga bagus, kemajuan pesat," ujarnya.
BACA JUGA: Boleh Pasang Iklan tapi Dilarang Berbau Kampanye
Memang, katanya, ada daerah yang terhambat kemajuannya dan cenderung begitu-begitu saja setelah dimekarkan. Tapi problemnya bukan di rakyat atau pada daerah yang dimekarkan, problemnya ada di pengelolaan pemerintahan dan keuangan.
"Tapi sejelek-jelek daerah pemekaran, kalau kita bandingkan antar sesama daerah pemekaran, ada yang maju pesat ada yang tidak. Namun semua kan ada kemajuannya, ada jalan baru, infrastruktur baru, pertumbuhan ekonomi, sampai terbukanya lapangan pekerjaan," tandas Arif Wibowo.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Anggota DPR Sering Ajukan Pertanyaan Ngawur
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Bakal Lakukan Audit Tingkat Kepatuhan Parpol
Redaktur : Tim Redaksi