jpnn.com, MAKASSAR - Aksi mahasiswa yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/4) berlangsung ricuh.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menyayangkannya, karena sebelumnya aspirasi para mahasiswa telah diterima pimpinan dewan.
BACA JUGA: Seorang Perwira Meninggal Dunia Saat Mengamankan Aksi Mahasiswa
"Kami menyayangkannya, tadi sudah kami terima aspirasinya secara langsung bersama pimpinan lain," ujar Syaharuddin di Makassar, Senin (11/4).
Syaharuddin mengatakan aspirasi para mahasiswa juga akan segera ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
BACA JUGA: Aksi Mahasiswa Ricuh, Polisi Amankan Sejumlah Orang, Begini Nasib Mereka Kini
Sebab, bukan kewenangan DPRD provinsi memutuskan terkait kebijakan mengenai berbagai hal seperti penundaan pemilu, wacana presiden tiga priode, kelangkaan minyak goreng, kenaikan pajak, serta soal bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, dua Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif bersama Muzayying Arif serta jajaran pejabat Sekretariat DPRD menemui demonstran untuk menerima aspirasi di depan kantor DPRD setempat.
BACA JUGA: Anda Kenal Mahasiswa Ini? Dia Terpaksa Dilarikan ke RS saat Aksi Demo 11 April, Kondisinya
Pria yang akrab disapa Sahar itu menyatakan merespons tuntutan peserta aksi, termasuk mendesak pemerintah pusat segera menyikapi persoalan rakyat.
"Tentu kami menolak wacana (penundaan pemilu) itu, begitu pula soal harga minyak goreng, kami minta presiden mengevaluasi menterinya, serta menteri yang sering membuat gaduh."
"Atas nama DPRD kami memberikan apresiasi atas perjuangan mahasiswa, kami tentu bersama mahasiswa," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Muzayying Arif mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel segera berkoordinasi dengan F-PKS DPR RI untuk menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan rakyat sebagaimana disuarakan pengunjuk rasa.
Namun, mahasiswa menyampaikan aspirasinya, beberapa oknum diduga perusuh mulai melempari kantor dan pagar DPRD Sulsel dan berusaha mendobraknya, tetapi gagal.
Pihak keamanan telah berupaya memberi peringatan secara persuasif agar menghentikan aksi itu, tetapi tidak digubris sehingga diambil langkah tegas membubarkan demonstran.
Presiden Joko Widodo pada rapat kerja terbatas di Istana Negara, menegaskan Pemilu serentak pada 14 Februari dan Pilkada serentak 27 November 2024 tetap dilaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang