Atas Nama Konsistensi, PDIP Ancam Golput di Pilkada Mataram

jpnn.com - MATARAM - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengancam akan golput. Mereka tidak akan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2015 mendatang, jika Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung tetap diterapkan.

"Kalau itu terjadi, saya selaku ketua partai tidak akan menggunakan hak politik tersebut, golput saja," kata Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, kemarin.

BACA JUGA: Gugup, Tabrak Pagar, Pelaku Curanmor Juga Dihajar Massa

Artinya dalam pemilihan wali kota mendatang, partainya tidak akan mengajukan atau memilih calon wali kota. Jika pihaknya mengajukan calon, konsekuensinya harus memilih. Artinya PDIP menyetujui sistem pemilihan oleh DPRD.

"Kami akan tetap menolak sistem ini," katanya.

BACA JUGA: Salah Rujukan, 10 Ibu Hamil Meninggal

Sikap tersebut akan diambil sebagai protes terhadap sistem pilkada tidak langsung yang disahkan DPR RI, Jumat dini hari (26/9). Sugiartha mengaku tidak akan rugi bila mengambil sikap golput. Sebab partainya konsisten dengan perjuangan untuk menolak pemilihan melalui DPRD yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.  

"Kami akan tetap konsisten dengan perjuangan selama ini, bahwa pemimpin di daerah harus dipilih oleh rakyat. Kami berpegang pada aspirasi masyarakat yang sudah memilih kita sebagai anggota dewan," tegasnya.   

BACA JUGA: Aksi Bakar Lahan Marak Lagi di Kota Pekanbaru

Meski demikian, Sugiartha memberikan catatan bahwa sikap tersebut akan diambil bila DPP PDIP memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah. Semuanya itu tetap atas instruksi pusat. Sebab sampai saat ini masih ada harapan UU Pilkada tersebut bisa diubah setelah banyak pihak yang menggugat ke MK.

"Saya berharap UU ini tidak akan diterapkan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Kota Mataram Muhammad Faisal mengatakan, berubahnya sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung memberikan angin segar bagi partai-partai lain maju dalam perebutan kekuasaan di Kota Mataram. Termasuk Partai NasDem dengan partai koalisinya. Jika sebelumnya poros pasangan incumbent Ahyar-Mohan (AMAN) menjadi kekuatan besar, saat ini peta politik di Kota Mataram sudah berubah.  

"Sekarang ini kami semua punya peluang untuk maju," katanya.

Terlepas apakah UU Pilkada nanti akan diterapkan atau tidak, namun yang jelas, partainya sudah siap untuk menjadi poros baru di Kota Mataram dengan mengusung figur yang dianggap mempuni menjadi wali kota. Proses penjaringan calon-calon juga secara informal terus berjalan. Namun secara formal masih menunggu arahan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem NTB.

"Dengan diketoknya UU Pilkada secara tidak langsung ini, sudah banyak bermunculan calon-calon baru, tapi akan kita evaluasi. Saya akan koordinasi dulu dengan DPW dan DPC," katanya.(ili)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perda Mandul Sebabkan Kebakaran Hutan Sulit Dicegah