jpnn.com, JAKARTA - Dampak peningkatan penggunaan energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) pasca-pandemi Covid-19 dan kenaikan harga minyak mentah dunia telah menimbulkan kurangnya pasokan BBM jenis tertentu di banyak daerah di Indonesia.
Hal ini dapat terlihat dari fenomena antrean panjang kendaraan di SPBU milik Pertamina di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Bengkulu.
BACA JUGA: Bertemu Menko Marves, Sultan Sampaikan Aspirasi Petani Sawit dan Pelaku UMKM di Daerah
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin berupaya memenuhi permintaan Gubernur Provinsi Bengkulu untuk beraudiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM) guna mencari solusi kelangkaan BBM jenis solar tersebut.
“Pada prinsipnya kami ingin kebutuhan BBM bersubsidi jenis bio-solar bisa segera diatasi oleh institusi terkait, baik pemerintah maupun Pertamina. Sebab, fenomena antrean ini sudah jamak terjadi di banyak daerah akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Sultan saat memberikan pandangannya dalam audiensi bersama Kementerian ESDM di kantor DPD RI pada Jumat (26/8).
BACA JUGA: Pembelian BBM Subsidi di Palembang Hanya Boleh Sekali dalam Sehari
Pemulihan ekonomi nasional yang bergerak cepat, kata Sultan telah mendorong realisasi BBM bersubsidi. Oleh karena itu, kuota BBM bersubsidi jenis tertentu diperkirakan tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
“Kami minta pagu subsidi energi dan kuota BBM jenis tertentu bisa diperbaharui oleh pemerintah melalui Perubahan APBN 2022. Sudah dipastikan kuota subsidi ini akan jebol, karena terjadi penurunan kuota BBM subsidi dari tahun sebelumnya, sementara kebutuhan akan BBM bersubsidi jenis solar secara nasional masih cukup tinggi,” ujar Sultan.
BACA JUGA: Sultan Tak Persoalkan Skema Burden Sharing Asalkan DAU Ditingkatkan
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menjelaskan hingga tanggal 21 Agustus saja realisasi BBM jenis solar sudah mencapai 73 persen, bahkan terdapat daerah yang realisasi solar mencapai 78.57 persen. Artinya, sekitar Oktober kuota BBM bersubsidi jenis solar akan habis.
“Kami juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi. Kami juga akan mendukung dan memperkuat sistem penyaluran tersebut di daerah. Sehingga BBM bersubsidi jenis solar ini bisa disalurkan secara tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku,” ujar kata dia.
Selain itu, Senator Bengkulu lainnya, Ahmad Kenedy menguraikan kelangkaan BBM jenis solar sangat menggangu aktifitas ekonomi masyarakat di tengah fase pemulihan ekonomi nasional.
Kenedy berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan energi afirmatif kepada Bengkulu sebagai daerah yang terbilang masih tertinggal di wilayah Sumatra.
Sementara itu, Ketua BPH Migas merekomendasikan agar pemerintah daerah untuk aktif menghadirkan inovasi regulasi penggunaan BBM bersubsidi di daerah.
Bauran kebijakan Pemprov juga dibutuhkan, misalnya dengan mensyaratkan pembelian BBM non-subsidi untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam takaran tertentu kepada kelompok menengah.
“Kementerian ESDM dan BPH migas selalu berupaya memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat secara terukur dan proporsional. Kami akan upayakan yang terbaik bagi Bengkulu jika kuota BBM bersubsidi ditambah oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR,” ujar kepala BPH migas Erika Retnowati.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ketua BPH Migas Erika Retnowati.
Sementara dari pemerintah provinsi Bengkulu hadir Sekretaris daerah Bengkulu Hamka Sabri, Asisten II Setprov Bengkulu Ir. H. Fachriza Razie beserta Kepala dinas ESDM Bengkulu Ir. Mulyani.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari