Atasi Krisis Kedelai, Butuh 500 Ribu Hektar Areal Baru

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Jafar Hafsah menyayangkan hilangnya tempe dan tahu di pasaran. Menurutnya, krisis tempe dan tahu tidak perlu terjadi bila pemerintah konsisten dengan program swasembada pangan khususnya kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

"Mestinya persoalan ini tidak perlu terjadi jika pemerintah konsisten untuk menjalankan agenda mewujudkan swasembada komoditi pangan strategis termasuk kedelai apalagi dukungan anggaran untuk itu semakin besar dari tahun ke tahun," kata Jafar dalam rilisnya yang dikirim ke JPNN, Sabtu (28/7).

Jafar mengatakan hilangnya tempe dan tahu  di pasaran membuat banyak orang kebingungan. Sebab, keberadaam tempe dan tahu sama dengan nasi yang seperti menjadi kebutuhan pokok di semua lapisan dan kalangan, mulai dari orang miskin di pedesaan sampe orang kaya diperkotaan.

"Penyebabnya adalah boikot dari penghasil tahu tempe sebagai bentuk protes atas melambungnya harga kedelai dari Rp 6 ribu  menjadi Rp 8 ribu. Tentunya persoalan ini memerlukan penyelesaian yang komprehensif baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang," ucapanya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Dirjen Tanaman Pangan ini sepakat bila kebijakan penghapusan bea masuk impor kedelai dan pengaturan importasi. Namun solusi ini hanya bersifat jangka pendek yang tepat dan mesti diambil namun mesti ditegaskan bahwa ini hanya solusi jangka pendek.

"Untuk menghindarkan diri kembali bangsa ini terjebak dalam persoalan yang sama maka solusi jangka panjang dan berkelanjutan seyogyanya diakselarasi melalui pembukaan dan pencetakan areal baru, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul yang sesuai dengan agroklimatoligi kita, proteksi dan jaminan harga sehingga minat petani kedelai kembali lagi untuk brcocok tanam kedelai. Saya kira kalau apresiasi dan harga yang diterima petani bagus, itu akan menjadi insentif yang tepat bagi petani tuk mlakukan usahatani kedelai,"

Jafar mengungkapkan Indonesia mengimpor 50 persen kedelai sekitar 1,8 juta ton  untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri setiap tahunnya, baik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun tuk industri. Untuk menutupi kekurangan ini, diperlukan setidaknya 500 ribu hektar areal baru. Kita memiliki ketersediaan lahan yang memadai untuk ini. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggalkan PKS, Adhyaksa Masuk PAN