jpnn.com, BATANG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Teh Nasional dan Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo) akan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang efektif dan terukur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut petani dan buruh teh.
Masalah-masalah yang dimaksud, di antaranya terkait dengan pengupahan yang rendah dan sering dibayar telat, serta pembayaran pembelian pucuk teh yang menunggak hingga tujuh bulan.
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Sampaikan Kemnaker Terus Kembangkan Kompetensi SDM di Kawasan DPSP
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydi Cakrawangsa saat berdialog dengan para pekerja atau buruh, petani, pengepul, dan lainnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (21/7).
"Forum tersebut menjadi arena yang tebuka bagi petani, buruh, dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya," kata Caswiyono melalui siaran pers Kemnaker, Sabtu (22/7).
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Ungkap 3 Isu Prioritas yang Dibahas di G20 EWG Presidensi India
Dia menegaskan Kemnaker lebih banyak mendengar dan menyerap seluruh aspirasi.
"Persoalan faktual, keluhan, dan aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk dicarikan jalan keluar terbaik," imbuh Caswiyono.
Hadir dalam forum tersebut, antara lain pihak Gapoktan, kelompok tani teh, serikat pekerja teh, para pegiat teh rakyat, para kepala desa, dan DPC Aptehindo Kabupaten Batang, Pekalongan dan Banjarnegara.
Seusai berdialog, Stafsus Menaker Caswiyono memimpin tim yang terdiri dari Kemnaker, Aptehindo, dan serikat pekerja berkunjung ke pabrik dan bertemu dengan manajemen PT Pagilaran.
"Pada kesempatan tersebut, kami meminta penjelasan dari pihak PT terkait dengan berbagai persoalan yang menzalimi rakyat tersebut," terangnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi