jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang berada di sekitar kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan Kemnaker selaku Koordinator Pelatihan Vokasi pada lima DPSP mewujudkannya, berupa pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dan pemagangan.
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Paparkan 3 Strategi Kemnaker Tingkatkan Kompetensi Pengantar Kerja
Selain itu, kata Wamenaker Afriansyah, Kemnaker juga melakukan pemenuhan infrastruktur lain yang mendukung pelaksanaan PBK dan pemagangan tersebut.
"Tujuan peningkatan kompetensi yang didapatkan dari pelatihan vokasi akan bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk dapat bekerja dan membuka usaha di Kawasan DPSP," kata Wamenaker Afriansyah dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I 2023 dan Rapat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata, Jumat (21/7).
BACA JUGA: Kemnaker Terus Tingkatkan Kompetensi Ahli K3, Ini Tujuannya
Lebih lanjut Wamenaker Afriansyah menyampaikan Kemnaker sendiri memiliki sejumlah program dan skema dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) di kawasan DPSP.
Mulai dari penyiapan SDM pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor pendukung lainnya melalui PBK yang dilaksanakan di BBPVP atau BPVP UPTP, BLK UPTD di sekitar kawasan, serta BLK
komunitas di sekitar kawasan.
PBK juga dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi oleh BNSP.
"Skema lainnya adalah pemagangan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana peserta dimagangkan dengan durasi kurang lebih lima bulan di hotel, toko, dan lokasi magang lain yang berada di kawasan lima DPSP," terang Wamenaker Afriansyah.
Wamenaker Afriansyah menyampaikan skema lain dalam pengembangan kompetensi SDM di lima kawasan PDSP adalah pemenuhan infrastruktur untuk menambah kapasitas latih dengan pembangunan BLK komunitas, serta infrastruktur lain berupa peningkatan kompetensi bagi instruktur pelatihan dan mentor pemagangan.
"Sehingga kompetensi yang dimiliki dan disebarkan kepada peserta pelatihan dapat memiliki standar yang lebih baik," ujarnya.
Di samping pelatihan-pelatihan yang sudah dialokasikan pada lima PDSP, jelas Wamenaker menambahkan, di sejumlah UPTP Kemnaker juga terdapat alokasi PBK dengan skema tailor made training.
Skema tersebut merupakan pelatihan yang dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan kerja sama antara BBPVP atau BPVP dengan stakeholder dalam rangka pemenuhan pasar kerja.
"Secara umum mekanisme pelaksanaan tailor made training ini didasarkan pada usulan yang diberikan oleh stakeholder yang mencakup detail usulan rencana pelaksanaan pelatihan," jelasnya.
Namun begitu menurut Afrianysah, ada sejumlah tantangan dalam pengembangan SDM di 5 PDSP.
Pertama, belum tersedianya suatu data base yang komprehensif untuk dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja di masing-masing DPSP secara detail.
Kedua, belum terintegrasikannya dengan baik program-program dukungan DPSP dari setiap kementerian atau lembaga ataupun instansi lainnya yang melakukan kegiatan pengembangan SDM.
"Kembali lagi solusinya adalah perlunya koordinasi dan kolaborasi antarstakeholder dalam memetakan lokus dan sasaran program dari masing-masing kementerian atau lembaga tersebut," ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi