SERANG-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tampaknya sudah mencium aroma pecah kongsi Gubernur Banten dan wakilnya, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno. Buktinya, Gamawan sudah mewanti-wanti pasangan itu agar tidak terjadi disharmoni. ’’Jangan sampai pasangan baru dilantik ini pecah kongsi. Harus jaga keharmonisan hingga masa akhir tugas hingga 2017,’’ kata Gamawan usai paripurna penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banten, kemarin.
Gamawan mengingatkan agar keharmonisan pasangan ini jangan hanya saat pencalonan. Karena itu, dia meminta agar ada pembagian tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang wagub harus dituangkan dalam Keputusan Gubernur.
Gamawan berpendapat, pasangan Atut-Rano memiliki dua kekuatan dan potensi besar. Atut gubernur perempuan satu-satunya di Indonesia, sedangkan Rano figur publik. ’’Saya kira trust atau kepercayaan harus jadi modal kekuatan untuk menggerakkan potensi di Banten,’’ kata dia.
Dalam sambutannya, Gamawan berpesan kepada paket pemimpin di provinsi ke-30 ini agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, belanja publik, serta melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan, tentu saja, menjauhkan sikap kolutif dan transaksi khusus dengan lembaga legislatif. ’’Saya yakin dengan nakhoda baru yang sudah punya pengalaman sebelumnya,’’ kata Gamawan.
Rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten masa jabatan 2012-2017 ini dipimpin Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin. Ribuan tamu tampak memadati ruang sidang paripurna DPRD Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Selain kepala daerah dan pejabat di wilayah Provinsi Banten, sejumlah politisi nasional juga turut hadir dalam acara pelantikan ini. Di antaranya, Puan Maharani, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, Theo L Sambuaga, Priyo Budi Santoso, Menko Kesra Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk sejumlah gubernur dari provinsi lain.
Usai pelantikan, Atut mengaku siap menjalankan pesan Mendagri, yaitu menjaga keharmonisan dan membagi tugas dengan wakilnya, seperti saat berpasangan dengan HM Masduki. ’’Tentunya kami akan menjaga hubungan baik dan keharmonisan dalam menjalankan tugas, karena lima tahun lalu juga baik-baik saja. Kalaupun pembagian tugas, itu sudah diatur undang-undang,’’ ujar Atut usai pelantikan.
Ditanya soal program 100 hari, Atut menuturkan, bersama Rano dirinya akan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Program tersebut menurutnya sudah masuk program 2012. ’’Program kerja yang masuk ke RPJMD fokus pada pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan ekonomi berbasis kerakyatan,’’ tuturnya.
Atut menambahkan, program yang sudah berjalan seperti rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Tanjung Lesung Pandeglang sebagai satu-satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata akan terus dilanjutkan. ’’Yaitu melakukan pembangunan sarana pendukung seperti pembangunan infrastruktur,’’ katanya.
Rano menambahkan, sebagai upaya percepatan 100 hari, dia berpendapat ada baiknya tidak menunggu satu atau dua hari setelah pelantikan. Karena itu, kata dia, ia meminta Gubernur Banten melibatkannya dalam setiap pengambilan kebijakan, seperti promosi atau mutasi jabatan, mengingat hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama. ’’Ibu Gubernur harus melibatkan wakilnya, dalam mengambil kebijakan dan keputusan,’’ cetusnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Atut merotasi dan memutasi 18 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten. Lalu, sehari jelang pelantikan, Atut juga kembali melakukan rotasi, mutasi dan promosi kepada 280 pejabat dan staf di seluruh SKPD di Banten. (bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Tak Perlu Tunggu Aturan Baru
Redaktur : Tim Redaksi