JAKARTA - Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah kini tidak lagi menjadi bagian dari struktur kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar). Tersangka kasus suap tindak pidana korupsi itu resmi dicopot dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan menyatakan, terhitung sejak Kamis (23/1) Atut tidak lagi menjabat ketua bidang pemberdayaan perempuan dan wakil bendahara DPP Partai Golkar. "Atut secara struktural sudah dibebaskan di Partai Golkar sebagai ketua," ujar Leo di kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/1).
Leo menjelaskan, keputusan yang disahkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham itu penting bagi masing-masing pihak. Untuk Atut, diharapkan yang bersangkutan bisa berfokus menyelesaikan masalah hukumnya. "Bukan berarti Partai Golkar melepaskan begitu saja," kata Leo. Golkar akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Atut. Bantuan itu juga berlaku bagi kader-kader Golkar lainnya yang sedang terbelit proses hukum. "Bantuan hukum tersebut dipimpin langsung oleh Prof Muladi," jelasnya.
Meski sudah mencopot Atut, Golkar belum memutuskan penggantinya di bidang pemberdayaan perempuan. Leo menegaskan, roda organisasi akan tetap berjalan meski tidak memiliki ketua bidang. Setiap kader di internal Golkar, menurut dia, sudah siap bekerja menggantikan Atut.
"Kader yang akan menggantikan sudah banyak. Ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu. Jadi, kami yakin Golkar tidak pernah bergantung kepada satu individu," tandasnya.
Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Desember 2013. Penetapan itu dilakukan dalam kaitan kasus suap di pilkada Lebak. Kasus pilkada Lebak tersebut sebelumnya menyeret nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. (bay/c9)
BACA JUGA: Pasek Perkarakan Demokrat di Pengadilan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penembak Mati TNI Diduga Pemuda Pencari Sensasi
Redaktur : Tim Redaksi