Umar meyakini bahwa permintaan audit investigasi itu berdasarkan pesanan politik terkait persaingan pilgub Sumut 2013. Staf pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor itu menyebut, ada pihak yang ingin menjatuhan Gus Irawan, yang mantan Dirut Bank Sumut itu.
"Itu gampang terbaca. Gak mungkin lah mendadak minta audit investigasi. Pasti ada yang minta. Itu pesanan politik. Pasti itu. Kenapa nggak dulu-dulu. Ini persaingan pilgub yang tidak sehat," ujar Umar Syadat Hasibuan kepada JPNN, kemarin (14/12).
Dia memprediksi, jika permintaan audit investigasi itu dituruti oleh BPK, maka persaingan politik di pilgub Sumut bakal dipanaskan dengan cara-cara yang tidak sehat, tidak fair.
Jika tidak dihentikan, maka dalam waktu dekat akan muncul lagi desakan-desakan mengenai audit investigasi APBD Pemprov Sumut, disusul lagi audit investigasi APBD Deliserdang, APBD Serdang Bedagai, dan hal-hal sejenis yang sifatnya mencari-cari kesalahan para kandidat saat memanggku jabatannya saat ini dan di masa lalu.
"Itu tidak sehat karena energi akan habis untuk urusan-urusan mencari kesalahan lawan. Mestinya, mengambil simpati masyarakat dengan perang visi," ujar pria asal Labuhanbatu itu.
Bahkan, lanjut dia, cara-cara tidak fair ini bisa memancing kemarahan massa pendukung Gus Irawan. "Karena Gus Irawan itu pendukungnya banyak loh," imbuhnya.
Umar mengatakan, cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan mencari-cari kesalahan, tidak akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. "Kecuali terkait isu asusila, misal menikahi gadis bawah umur sesukanya. Isu seperti itu yang akan berpengaruh, seperti kasus bupati Garut itu," kata Umar.
Sebelumnya diberitakan, Komisi C DPRD Sumatera Utara mengakui bahwa permintaan audit investigasi Bank Sumut bukan sikap lembaga. Karena Komisi C yang membidangi perbankan di gedung dewan tak pernah dilibatkan dalam pengiriman surat permintaan kepada BPK.
”Kami akan mempertanyakan permintaan audit investigasi yang dikirim pimpinan DPRD kepada BPK Sumut, karena kami tidak pernah dilibatkan secara kolektif dalam persoalan tersebut,” kata Muslim Simbolon, Sekretaris Komisi C DPRD Sumut saat dihubungi wartawan, Rabu (12/12).
Dia mengaku heran dengan permintaan audit investigasi terhadap laporan keuangan periode 2005-2007 yang dikirimkan pimpinan DPRDSU kepada BPK Sumut. Mereka mempersoalkan, kenapa tidak ada pembahasan secara kelembagaan untuk meminta audit investigasi kepada BPK. Padahal Komisi C yang sebenarnya membidangi perbankan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal Cawapres Hanura Belum Tentu Dongkrak Elektabilitas
Redaktur : Tim Redaksi