jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritisi kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Menurutnya, hal itu tak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.
"Kebijakan ini tak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah. Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan keberpihakan Australia kepada Israel," kata Sukamta kepada JPNN, Selasa (18/12).
BACA JUGA: Akui Yerusalem Milik Israel, Australia Diprotes Netanyahu
Karena itu, sekretaris Fraksi PKS DPR ini meminta Perdana Menteri Australia (PM) Scott Morrison menarik kebijakan mengakui sebagian Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana, serta mempertimbangkan perasaan kaum muslimin di Australia dan negeri-negeri tetangganya, Australia harus membatalkan kebijakannya itu," tegas legislator asal Yogyakarta ini.
BACA JUGA: PKS Anggap Penolakan Poligami sebagai Perlawanan Syariat
Selain itu, ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menambahkan, semua pihak tidak seharusnya membahas soal ibu kota Israel, karena faktanya hari ini Palestina belum diakui kemerdekaannya.
Untuk itu dia mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah AS dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan Australia meskipun hanya mengakui sebagian Yerusalem (barat) sebagai ibu kota Israel, tapi jika kita telaah lebih dalam itu sama saja dan sejalan dengan tindakan AS.
BACA JUGA: Soal Poligami, PKS Tuduh PSI Mempersoalkan Syariat Islam
"Sebaiknya kita semua mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh. Ini dulu yang dipenuhi, baru bicara soal ibu kota," tegas Sekretaris Fraksi PKS ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamen Terima Duit Nontunai, Siswa Belajar di Ruang Maya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam