jpnn.com, CANBERRA - Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese membatalkan pengakuan pemerintahan sebelumnya atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Kebijakan terbaru itu menganulir pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel oleh Australia di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Scott Morrison.
BACA JUGA: Banjir Darah di Tepi Barat, Militer Israel Bakal Kerahkan Drone Pembunuh
“Saya menyesal bahwa keputusan Morrison untuk berpolitik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan yang diakibatkan perubahan ini terhadap sejumlah warga di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini,” kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan kembali posisi pemerintah Australia bahwa Yerusalem merupakan status akhir yang harus diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina.
BACA JUGA: Sel ISIS Ketahuan Mau Meneror Sekolah Muslim di Israel
"Kedutaan Besar Australia telah lama berada dan akan tetap berada di Tel Aviv,” kata Wong.
Australia berkomitmen terhadap solusi dua negara, di mana Israel dan negara Palestina kelak dapat hidup berdampingan secara damai dan aman dengan perbatasan yang diakui secara internasional.
BACA JUGA: Kesal kepada Yahudi AS, Trump Sesumbar Layak Jadi PM Israel
“Kami tidak akan mendukung upaya yang merusak harapan ini. Pemerintahan Albanese memperbarui komitmen Australia dalam upaya internasional untuk mewujudkan solusi dua negara yang adil dan abadi,” tutur Wong.
Namun, Wong mengatakan bahwa Australia akan tetap menjadi rekan setia Israel, mengingat Australia merupakan salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan resmi bagi Israel di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ben Chifley.
“Pemerintahan kami tetap akan memberikan dukungan terhadap Israel dan komunitas Yahudi di Australia,” kata dia.
Australia juga mendukung masyarakat Palestina, memberikan sokongan kemanusiaan setiap tahun sejak 1951, dan mendukung kelanjutan negosiasi perdamaian. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif