Australia dan Inggris akan membentuk kelompok kerja bersama untuk mengatasi praktek pemindahan laba oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Langkah ini dilakukan demi mendorong tindakan keras internasional pada praktek licik perusahaan multinasional dalam  menyiasati pembayaran pajak di negara tertentu.Menteri Bendahara Joe Hockey dan kanselir Inggris, George Osborne telah mengumumkan pembentukan kelompok kerja bersama ini dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 di Washington.  Kelompok kerja ini akan mulai bekerja segera setelah Pemilu Inggris berlangsung bulan depan dan akan membentuk metode untuk memaksa perusahaan membayar pajak lebih besar di negara dimana mereka beroperasi. “Para Menteri telah menyepakati, setelah Pemilu Inggris rampung, kita akan menunjuk kelompok kerja senior yang akan membentuk aturan untuk mengatasi pembagian laba oleh perusahaan multi nasional yang berlokasi jauh dari negara tempat mereka beroperasi,” Hockey dalam pernyataan yang dirilis kantor Kementeriannya.  “Baik Inggris dan Australia telah berusaha untuk menempatkan rezim pajak bisnis yang kompetitif untuk mendorongan perusahaan dan investasi, tetapi kewajiban pajak itu harus dibayarkan bukan dihindari melalui mekanisme yang dibuat-buat." Kepada ABC, Hockey mengatakan sementara Australia masih akan tetap mengupayakan bersama kelompok G20 dan OECD untuk menyusun respon global yang terkoordinasi mengenai masalah ini, namun sangat mendesak dilakukan tindakan sesegera mungkin,” " Di kelompok G20, saya sudah mengangkat fakta itu kalau Australia akan bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi keprihatinan yang mendalam tentang aksi pergeseran keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan multi-nasional, "katanya. "Dan sementara kita juga mengakui Bahwa OECD akan melakukan tugas yang diprakarsai Australia dan telah dipromosikan tahun lalu, kami jelas ingin agar masalah ini ditindaklanjuti secepatnya,” "Kami akan melakukan tahap berikutnya, yaitu untuk menyasar perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan individu yang tidak membayar pajak sesuai dengan pendapatan mereka,” Hockey mengatakan meski Australia akan bekerjasama dengan Inggris, namun aturannya tidak akan mengikuti peraturan Inggris saat ini. "Inggris sudah memiliki aturan dan akan memberlakukan aturan pajak yang baru,” kata Hockey. "Australia tidak perlua memberlakukan aturan pajak baru namun tentu saja aka nada cara kita meningkatkan aturan seputar integritas sistem perpajakan kita,” tambahnya. "Kita bisa mengandalkan banyak dari yang dilakukan Inggris dengan aturan yang dikenal dengan sebutan Google tax." Hockey mengatakan Australia akan mengirim pejabat senior resmi mereka ke Inggris setelah pasca pelaksanaan Pemilu Inggris mendatang. 

BACA JUGA: Aniaya Pria Gay di Toilet Umum, 2 Warga Perth Dipenjarakan Seumur Hidup

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bunuh Pacarnya di Australia, Pria China Ini Dihukum 15 Tahun Penjara