Kantor pajak Australia (ATO) mengumumkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di negara itu. Fokusnya pada 1.500 perusahaan publik dengan nilai penjualan di atas 100 juta dollar.

Beberapa bulan lalu sejumlah petinggi perusahaan besar seperti Apple, Google, Rio Tinto dan BHP Billiton dipanggil dalam pemeriksaan Senat Australia.

BACA JUGA: Lulusan ANU Ini Berterima Kasih Kepada Kevin Rudd

Mereka diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi pertanyaan lanjutan menyusul dibukanya jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan mereka di Australia selama ini. 

Pengumuman ini menurut rencana akan dilakukan oleh Komisioner ATO Chris Jordan AO.

BACA JUGA: 6 Fakta Seputar Utang Kartu Kredit yang Perlu Diketahui

Menanggapi hal ini, Dr Mark Zirnsack dari sebuah LSM bernama Tax Justice Network Australia yang selama ini mendorong perlunya transparansi pajak bagi perusahaan besar, mereka yang mengurangi pembayaran pajaknya akan mendapat tekanan publik.

"Menjadi hak masyarakat untuk mempertanyakan perusahaan yang tampaknya mendapatkan banyak keuntungan namun tidak membayar pajak sebagai memadai," katanya.

BACA JUGA: Kurang Transparan, Pemerintah Australia Cabut Status Resmi 182 Badan Amal

Dr Zirnsack menyatakan bisa saja perusahaan ini akan dipermalukan akibat dibukanya jumlah pajak yang sebenarnya mereka bayar.

Sementara itu Paul Drum dari CPA Australia menjelaskan, pasti akan ada pihak yang memanfaatkan data pajak perusahaan besar tersebut.

"Saya kira akan muncul berbagai tudingan dalam masyarakat terkait hal ini," katanya.

Kalangan Partai Buruh yang beroposisi misalnya diperkirakan akan mengkritisi data pajak ini.

Mereka sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk mengejar para perusahaan besar yang diduga mengemplang pajak di Australia.

"Partai Buruh melihat cara yang lebih adil untuk menyeimbangkan APBN yaitu dengan memeriksa pengalihan keuangan yang dilakukan perusahaan multinasional di Australia," ujar Dr Andrew Leigh, anggota DPR dari Partai Buruh.

Sebuah UU yang baru lolos di parlemen mewajibkan kantor pajak mengumumkan data pajak setiap perusahaan asing yang beroperasi di Australia dengan pendapatan di atas 100 juta dollar.

Pemimpin Partai Hijau yang beroposisi Senator Richard Di Natale menyatakan pihaknya terus mendorong transparansi dalam perpajakan.

Senator Di Natale mengatakan transparansi akan memaksa perusahaan untuk menjelaskan tindak-tanduk mereka dalam membayar pajak.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemutaran Perdana Star Wars:The Force Awakens di Sydney Banjir Penggemar