Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berpidato di depan sidang gabungan DPR dan Senat Australia, Senin (10/2). Kedatangannya disebut-sebut sebagai "hadiah" bagi Australia karena membawa kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas kedua negara yang sudah lama tertunda. Jokowi Datang Bawa Hadiah: DPR RI akhirnya menyetujui perjanjian perdagangan bebas, meski dianggap terlalu menguntungkan Australia Sekitar 99 persen produk dan jasa Australia akan masuk ke Indonesia tanpa tarif atau dengan pengurangan tarif Produk dan jasa Indonesia juga akan masuk ke Australia tanpa tarif, seperti tekstil, kopi dan minyak kelapa sawit

BACA JUGA: Ini Agenda Presiden Jokowi Selama di Australia

Dalam tradisi parlemen di Australia, berpidato di depan suatu sidang gabungan, atau istilahnya 'joint sitting', merupakan kesempatan istimewa bagi kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat.

Presiden SBY pernah mendapat kesempatan tersebut pada 10 Maret 2010 dan menyampaikan pidatonya dalam Bahasa Inggris.

BACA JUGA: Kesaksian WNI yang Dikarantina di Natuna: Lega Meski Ditolak Warga

Saat itu, Presiden SBY sempat menyinggung pentingnya Australia sebagai tempat pendidikan bagi generasi muda Indonesia, termasuk anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab dipanggil Ibas.

"Saya mendengar cerita mengharukan dari warga Indonesia yang menempuh pendidikan dan bekerja di negara ini, termasuk dari anak saya, Ibas, yang menghabiskan waktu lima tahun di Curtin University," ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa Tiongkok Dipersulit di Australia

Momentum yang melatarbelakangi pidato Presiden SBY saat itu adalah tercapainya kesepakatan Lombok Treaty tahun 2005, mengukuhkan posisi Australia untuk menghormati kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke.

Lombok Treaty merupakan "hadiah" bagi Indonesia, karena hingga saat ini banyak pihak menuding Australia tidak menghormati kedaulatan RI dan dituduh mengompori kemerdekaan Papua Barat.

Kedatangan Presiden Jokowi kali ini bisa jadi sebuah "hadiah" untuk Australia, lewat kesepakatan perjanjian perdagangan bebas bernama IA-CEPA atau 'Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement'.

Sebelum Pemilu di Indonesia tahun lalu, IA-CEPA sudah ditandatangani oleh menteri terkait dari kedua negara.

Proses ratifikasi perjanjian ini di tingkat parlemen telah rampung dilakukan di sisi Australia, namun terhenti di sisi Indonesia, karena parlemen hasil Pemilu baru terbentuk dan adanya keberatan atas sejumlah aspek dalam perjanjian ini.

Hanya beberapa hari sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Australia, tepatnya Selasa kemarin (4/2), Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui IA-CEPA untuk ditetapkan dalam undang-undang. Photo: Ekspor pertanian dan peternakan Australia merupakan pihak yang langsung mendapatkan keuntungan dari berlakunya IA-CEPA. (ABC News: Elly Bradfield)

"Kesembilan fraksi dapat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Australia untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU," ujar Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih.

Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung hari ini (6/2) dan diperkirakan IA-CEPA akan mendapat persetujuan.

Sebelumnya, mereka yang menentang IA-CEPA menyatakan perjanjian ini lebih menguntungkan Australia daripada Indonesia.

Eksportir pertanian Australia misalnya, akan langsung mendapatkan manfaatnya, karena sapi potong dan sayuran akan bebas masuk ke Indonesia tanpa tarif sama sekali.

Sekitar 99 persen produk dan jasa Australia bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif atau dengan pengurangan tarif.

Indonesia diharuskan menghapus tarif hingga lima persen dan menawarkan akses bebas pajak bagi 575.000 ekor sapi dari Australia di tahun pertama, kemudian jumlahnya akan naik setiap tahun.

Selain itu, penyedia jasa layanan kesehatan Australia, pertambangan, arsitektur dan teknik, universitas, dan lembaga pelatihan kejuruan boleh memiliki dan mengoperasikan bisnis di Indonesia. Apa yang dilakukan usai program WHV?
Banyak pemuda asal Indonesia yang pernah ikut program Work and Holiday di Austalia merasa banyak mendapat pengetahuan dan keterampilan.

Investor Australia juga diizinkan memiliki 100 persen usaha pariwisata di Indonesia, seperti resor dan hotel mewah.

Tak heran jika suratkabar 'The Australian' menyebut kedatangan Preisden Jokowi merupakan "hadiah" yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Australia.

Sebaliknya, semua tarif yang tersisa untuk produk Indonesia termasuk tekstil, kopi dan minyak kelapa sawit akan dihapuskan.

Jumlah visa liburan kerja (Visa WHV) untuk warga Indonesia juga akan meningkat dari 1.000 menjadi 4.100 per tahun.

Diperkirakan, akses ke pasar Australia akan memacu industri otomotif, tekstil, ekspor kayu, barang elektronik dan obat-obatan.

Indonesia berharap IA-CEPA akan meningkatkan investasi langsung Australia yang mencapai sekitar AU$ 11 miliar.

Simak berita-berita menarik lainnya dari ABC Indonesia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Beli Rokok di Bali Rp 250 Ribu, Pasang Harga di Australia Rp 1,5 Juta