Menurut kajian Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), praktik menggangsir anggaran adalah bagian dari upaya partai politik dan kadernya untuk mengumpulkan dana kampanye. "Karena itu, pada tahun-tahun politik, praktik kongkalingkong akan semakin banyak," ujar Kepala Divisi Advokasi Pukat Oce Madril di Jakarta, Sabtu (22/12).
Tahun 2013, setidaknya akan ada Rp 1.600 triliun yang dikeluarkan untuk belanja negara. Mafia anggaran diyakini akan memaksimalkan upaya memperoleh bagian melalui praktik mafia anggaran maupun mafia proyek.
Pukat menilai sejumlah kementerian yang rawan korupsi di tahun ini dan tahun 2013 adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain alokasi anggaran lebih besar, sebagian besar kementerian tersebut dikuasai kader partai politik.
Untuk itu, Oce mengharapkan KPK dan penegak hukum lain lebih serius mencegah dan mengungkap praktik mafia anggaran maupun mafia proyek. Tahun ini, KPK sudah menunjukkan prestasi dengan membongkar skandal diantara sesama penegak hukum maupun orang-orang yang terkait dengan istana.
"Selama bertahun-tahun kita hanya menduga-duga praktik korupsi di penegak hukum. Baru tahun ini kita melihat data dan faktanya," tutur pria kelahiran Payakumbuh ini. (dim/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Terjerat Korupsi karena Cuekin Biro Hukum
Redaktur : Tim Redaksi