JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai dan mengantisipasi berbagai potensi konflik. Setidaknya, Anas melihat ada lima potensi konflik yang patut diwaspdai. Pertama, konflik agraria yang terkait dengan perkebunan dan peertambangan.
"Kasus Mesuji dan Bima adalah contoh yang nyata. Potensi konflik agraria ini tersebar di banyak tempat dan banyak daerah di Indonesia," kata Anas di Jakarta, Minggu (29/1).
Dijelaskan Anas, konflik agraria bisa keras, karena masalah tanah berdimensi banyak. Misalnya ekonomi, martabat, magis. "Karena itu program reformasi agraria harus dijalankan dengan konsisten dan diakselerasi," ujarnya.
Kedua, konflik perburuhan. Ia mengatakan, kasus di Bekasi adalah salah satu contohnya. "Alhamdulillah, bisa ditemukan solusi dan kesepakatan dng para pengusaha," katanya.
Namun, menurut dia, potensi sengketa antara buruh dan pengusaha juga ada di daerah-daerah lain. Karena itu, iklim industrial dan relasi buruh-pengusaha harus terus diperbaiki dengan asas kesejahteraan buruh dan kelangsungan bisnis yang sehat.
Ketiga, lanjut Anas, adalah konflik yang bertendensi Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA). Menurutnya, sebagai bangsa yang majemuk potensi konflik SARA tak terhindarkan. Tradisi pluaralisme dan semangat hidup harmoni dalam perbedaan harus terus ditanamkan.
"Termasuk kepatuhan pada ketentuan dan putusan hukum, jika ada masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.
Keempat, kata Anas, konflik yang muncul akibat kemiskinan dan pengangguran. Ia mengingatkan, konflik yang bertendensi "kelas" ini bisa berbahaya. "Kita bersyukur angka kemiskinan dan pengangguran menurun," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, kewaspadaan dan antisipasi terhadap soal ini harus sangat serius, di samping kerja keras pemerintah dan semua pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan program-program pro-rakyat.
Kelima, tambahnya, konflik politik yang muncul sebagai residu dari kompetisi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Residu politik pemilukada misalnya, terbukti menjadi masalah yang serius. "Kadangkala dipicu oleh penyelenggaraan pemilukada yang kurang baik dan ketidakdewasaan elit dalam menyikapi proses dan hasil pemilukada," kata bekas Ketua Umum HMI itu.
Anas mengungkapkan, berbagai potensi ancaman konflik tersebut bisa menjadi gangguan terhadap kesempatan emas pasca Indonesia masuk ke jajaran negara layak investasi. Karena itulah, lanjut dia, harus benar-benar diwaspadai, diantisipasi dan dikelola dengan cermat. "Jangan sampai meledak dimana-mana," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk Tahanan, Miranda Bakal Dicopot dari Dosen UI
Redaktur : Tim Redaksi