jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bakal mencopot penjabat (pj) kepala daerah jika nilai inflasi daerah yang dipimpinnya melebihi batas yang ditentukan dalam tiga bulan beruntun.
Hal itu disampaikan Mendagri sesusai menghadiri peresmian Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional, di Jakarta, Senin (26/6).
BACA JUGA: Menjelang Iduladha, Mendagri Tito Minta Pemda Pantau Harga Barang dan Jasa
Ancaman pencopotan kepada pj tersebut, disebutnya dalam rangka menjaga nilai inflasi dan stabilitas harga bahan pangan di masyarakat.
“Pj ada 105 sekarang kalau 3 bulan berturut-turut di atas nasional saya ganti, saya akan lapor ke Presiden,” kata Mendagri.
BACA JUGA: Mendagri Tito Sepakati Perjanjian Lintas Batas dengan Malaysia
Mendagri menuturkan pada 2023, pemerintah akan menambah pj kepala daerah menjadi 170 orang yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Menteri dan DPRD melalui Ketua DPRD provinsi berhak mengusulkan nama pj kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Namun, jika suatu daerah tidak mampu mengendalikan inflasi, maka usulan daerah tersebut mengenai calon nama pj gubernur tidak akan diterimanya.
Tito mengakui bahwa sejauh ini ia telah menolak beberapa usulan nama pj dari gubernur yang gagal menjaga nilai inflasi daerah di bawah nasional. Namun demikian, ia menolak untuk menyampaikan jumlah pasti usulan nama pj dari gubernur yang telah ia tolak.
“Enggak perlu tahu. Pokoknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen usulan nanti dari gubernur pasti akan saya masukkan ke laci saya saja,” kata Tito.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul