jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat meragukan asumsi makro pemerintah dalam RAPBN 2021 tentang pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen bakal tercapai.
Menurutnya, pemerintah justru kelihatan lambat dalam menyerap dana APBN yang semestinya bisa menjadi penggerak perekonomian.
BACA JUGA: Dahlan Iskan: Partai Gelora Bisa Bikin Road Map Mencari Pemimpin Berkualitas
"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen dalam APBN 2021 masih menimbulkan pertanyaan besar, karena kita melihat peningkatkan Covid-19 berlanjut dan kemampuan penyerapan fiskal masih tanda tanya," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Orientasi Kepemimpinan (OKE) API Gelora secara daring yang diselenggarakan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Sabtu (15/8).
Tema diskusi dalam rangkaian OKE API Gelora itu adalah Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia. Sebagai pembicara lain adalah ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan.
BACA JUGA: Sodorkan Asumsi Makro RAPBN, Jokowi Sebut Ekonomi Akan Tumbuh 4,5-5,5 Persen
Lebih lanjut Matnoer mengingatkan Presiden Jokowi becermin pada kasus Brazil. Presiden Brazil Jair Bolsonaro justru didemo rakyatnya karena dianggap salah dalam mengambil kebijakan ekonomi pada masa pandemi.
Meski Brazil masih memiliki ekonomi yang relatif stabil, namun ratusan ribu warganya meninggal akibat Covid-19. Rakyat Brazil pun mendemo Presiden Bolsonaro yang lebih mementingkan perekonomian ketimbang nyawa warga Negeri Samba itu.
BACA JUGA: Kritisi Elite, Anis Matta Ingin Seluruh Rakyat Berobsesi RI Jadi Kekuatan Besar Dunia
"Ekonominya relatif stabil, tetapi angka Covid-19 naik terus sehingga mengakibatkan hilangnya warga negara (meninggal, red). Korban jiwanya banyak, sehingga Presiden Brasil didemo besar-besaran oleh rakyatnya. Ini pelajaran yang harus kita pelajari, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi," katanya.
Matnoer pun mewanti-wanti Presiden Jokowi memikirkan matang-matang soal langkah pemerintah yang terkesan lebih mementingkan ekonomi ketimbang mengatasi pandemi. Sebab, kesalahan mengambi kebijakan bisa memicu kondisi fatal.
"Dengah dalih menyelamatkan ekonomi, resikonya jauh lebih besar. Risiko politik, instabilitas dan juga bisa menimbulkan social unrest (kerusahan sosial), padahal pemerintah bisa menahan meningkatnya Covid-19," kata Matnoer.
Oleh karena itu Matnoer meragukan asumsi dalam RAPBN 2021 tentang pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada 4,5 hingga 5,5 persen dengan defisit 5,5 persen persen. Sebab, pemerintah masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi domestik yang masih tinggi.
Matnoer pun mendorong pemerintah menggenjot penyerapan APBN 2020. Sebab, penyerapan APBN 2020 hingga Agustus ini baru di kisaran 40 persen.
"Kalau mau selamat, ekonomi kita harus menggenjot belanja negara kita sampai 60 persen, ada gap yang tinggi dalam serapan anggaran. Triwulan ketiga yang akan berakhir September nanti, dipastikan negatif lagi," tandasnya.
Adapun Fadhil menilai perekonomian Indonesia secara umum sudah mengalami kontraksi cukup dalam dan terancam memasuki resesi. Menurut dia, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka penganggur.
"Kita sudah masuk resesi atau tidak, bisa dirasakan, salah satunya tentang lapangan pekerjan, terjadinya banyak pengangguran. Banyak pekerja di-PHK dan dirumahkan, serta kebijakan pemotongan gaji," katanya.
Fadhil menambahkan, pada kuartal ketiga 2020 atau September mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas nol persen. Dengan demikian Indonesia terhindar dari resesi.
"Kalau di triwulan ketiga ini ada optimisme, pemerintah secara efektif dan efisien dalam membelanjakan anggaran yang cukup besar, bisa terhindar dari resesi ekonomi. Sehingga triwulan keempat ada pemulihan ekonomi dan awal 2021 lebih baik, teapi kalau tidak sebaliknya," ujarnya.(ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Antoni