jpnn.com, JAKARTA - Peduli terhadap generasi emas anak-anak Papua, Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Papua Selatan (APMAS PASEL) menggelar seminar publik “Menyelamatkan Generasi Muda Papua dari Penyalahgunaan Napza (Aibon dan Fox) di Tanah Papua” pada Senin (2/12).
Anak-anak aibon (label yang diberikan masyarakat pada penyalahguna salah satu merek lem), kian marak di wilayah Papua secara umum. Jika tidak dilakukan tindakan khusus dikhawatirkan akan merusak dan memutus rantai generasi emas Papua dalam menghadapi perubahan zaman.
BACA JUGA: Pengungkap Anggaran Lem Aibon Perlu Minta Maaf ke Anies Baswedan?
Fransiska Gondro Mahuze, Pendiri sekaligus Ketua Lembaga Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Papua Selatan (APMAS PASEL) menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Publik “Menyelamatkan Generasi Muda Papua dari Penyalahgunaan Napza (Aibon dan Fox) di Tanah Papua”.
Seminar ini menghadirkan narasumber dari kalangan politikus hingga rohaniwan Katolik yakni Pastor Antonius Haryanto, Pr (Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia -KWI), Thomson Silalahi (Sekretaris Jenderal PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia – PP PMKRI) dan konfirmasi via telepon Otophianus Tebai (Anggota DPD RI Dapil Papua) yang sedianya hadir memberikan materi.
BACA JUGA: Usulan Lem Aibon Bukti Mafia Anggaran Masih Bermain di DKI Jakarta?
Seminar Publik yang berlangsung di Aula Margasiswa PMKRI ini sengaja dilaksanakan di Jakarta, guna menarik perhatian dan dukungan dari berbagai pihak atas situasi, yang tampaknya kurang seksi dibandingkan berbagai isu lainnya terkait Papua.
Terkait hal tersebut, Pastor Haryanto mengharapkan kedalaman dan kerincian data dan fakta dari situasi mengkhawatirkan tersebut. Kelengkapan tersebut nantinya akan dapat menarik dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, secara khusus tentunya mengingat keberadaan Gereja Katolik di Tanah Papua merupakan mitra strategis dalam memberikan pengayoman dan pemeberdayaan masyarakat.
BACA JUGA: Pemerintah Jangan Sekadar Tidak Memperpanjang Izin FPI, tetapi Langsung Bubarkan
Fenomena ini, lanjut Pastor Haryanto, semestinya mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, selain keluarga, masyarakat, pemerintah dan pastinya institusi keagamaan. Terkait hal tersebut, secara umum menyitir Nota Pastoral KWI Tahun 2014 tentang Menyikapi Kejahatan Sosial Narkoba di Indonesia,
“Hendaknya para pelaku penyalahgunaan ditempatkan sebagai korban yang perlu didampingi dan ‘dibela’ dalam konteks kemanusiaan dan kehidupan sosial.” tegas Pastor Haryanto.
Selain positioning terhadap korban, pembicara lain Thomson Silalahi menyampaikan perlunya dibentuk dan dikondisikan berbagai aktifitas pengalih, berupa sarana dan prasarana yang mampu mengalihkan perhatian pada ketergantungan tindakan ‘ngelem’ tersebut.
Pria Asal Samosir ini melanjutkan, sebagai lumbung Atlet Nasional, hendaknya hal ini disinergikan dengan berbagi pihak terkait selain juga berbagai fasilitas pemacu kreatifitas dan pembelajaran. Juga tidak kalah pentingnya keterlibatan keluarga dalam memantau dan memperhatikan jadwal anak-anak, agar lebih terkondisi dan terarah tidak terlibat dalam penyalahgunaan lem tersebut.
“Sebagai organisasi kader yang memiliki cabang di berbagai Kab/Kota di Tanah Papua, PMKRI mendukung baik upaya-upaya yang terbaik bagi pencegahan dan rehabilitasi korban,” tegas Thomson.
Sementara, dalam kesempatan terspisah saat dihubungi via telepon, Otopianus P Tebai mengharapkan perhatian yang lebih lagi dari Pemerintah Daerah, seluruh keluarga dan masyarakat agar bersinergi menangaani masalah tersebut.
Selain itu, anggota DPD RI Dapil Papua tersebut mengharapkan agar dikeluarkan regulasi khusus terhadap penanganan dan pemberantasan penyalahgunan NAPZA (khususnya lem, yang luput dari perhatian).
“Sangat diharapkan upaya yang telah dilakukan oleh APMAS PASEL ini didukung oleh semua lembaga dan pihak terkait agar generasi emas di Tanah Papua dalam 20 tahun mendatang benar-benar bermanfaat dan berkontribusi bagi Tanah Papua khususunya dan Indonesia pada umumnya,” ungkap Otopianus P Tebai dalam via telepon.
Lebih lanjut, Fransiska Gondro Mahuze (Aktifis PMKRI dan Pemuda Katolik) ini mengaharapkan Pemerintah Pusat memberikan perhatian pada 6 (enam) daerah khusus, yakni Jayapura, Merauke, Wamena, Mimika, Nabire dan Manokwari sebagai daerah khusus yang menjadi pintu masuk utama ke Kabupaten lainnya.
“Bila pintu masuk ini dapat diatasi, diharapkan persebarannya dapat diminimalisasi. Sebagai salah satu masalah mendasar, karena melibatkan anak di usia 8 – 17 tahun ini, perhatian di Tanah Papua dalam konteks pencegahan merupakan cara simpatik, manusiawi dan penuh kasih yang bisa menjadi panduan dalam penanganan di wilayah Tanah Papua secara menyeluruh” pungkasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich