JAKARTA - Sejumlah kalangan mengkhawatirkan opsi pemerintah untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) dua harga akan menimbulkan masalah dalam implementasinya. Terutama dalam penjualannya yang berbeda di SPBU dengan harga BBM Rp 4.500 dan SPBU dengan harga Rp. 6.500.
Menjawab kekhawatiran itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menerangkan pihaknya akan mengerahkan sistem monitoring dengan bantuan IT. Ia berharap sistem ini akan memperkecil masalah di lapangan, karena sudah diawasi. Kebijakan pengawasan dengan sistem IT ini akan berlaku mulai Juli 2013.
"IT bisa memonitor semua tangki di 5000 SPBU. Ini mulai kita terapkan bulan Juli di Jakarta," ujar Ali dalam diskusi BBM Harga Ganda di Jakarta, Sabtu, (27/4).
Namun, di sisi lain, Ali tidak dapat menjamin kebocoran BBM tidak akan terjadi dengan diterapkannya sistem IT ini. Sebab, penyelewengan banyak terjadi saat konsumen membeli BBM langsung di SPBU.
"Penyelewenangan terjadi beli di SPBU dengan mengisi dengan derigen kemudian ditimbun," lanjutnya.
Pendapat berbeda justru dilontarkan oleh Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Tulus menilai penerapan sistem IT justru akan merugikan negara.
"Anggaran yang digunakan untuk IT sekitar Rp 800 miliar, dengan potensi kebocoran subsidi tinggi," kata Tulus.
Meski terjadi perbedaan pendapat ini, semua pihak tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. (flo/jpnn)
Menjawab kekhawatiran itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menerangkan pihaknya akan mengerahkan sistem monitoring dengan bantuan IT. Ia berharap sistem ini akan memperkecil masalah di lapangan, karena sudah diawasi. Kebijakan pengawasan dengan sistem IT ini akan berlaku mulai Juli 2013.
"IT bisa memonitor semua tangki di 5000 SPBU. Ini mulai kita terapkan bulan Juli di Jakarta," ujar Ali dalam diskusi BBM Harga Ganda di Jakarta, Sabtu, (27/4).
Namun, di sisi lain, Ali tidak dapat menjamin kebocoran BBM tidak akan terjadi dengan diterapkannya sistem IT ini. Sebab, penyelewengan banyak terjadi saat konsumen membeli BBM langsung di SPBU.
"Penyelewenangan terjadi beli di SPBU dengan mengisi dengan derigen kemudian ditimbun," lanjutnya.
Pendapat berbeda justru dilontarkan oleh Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Tulus menilai penerapan sistem IT justru akan merugikan negara.
"Anggaran yang digunakan untuk IT sekitar Rp 800 miliar, dengan potensi kebocoran subsidi tinggi," kata Tulus.
Meski terjadi perbedaan pendapat ini, semua pihak tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Siap Tertibkan Inisiator Munaslub
Redaktur : Tim Redaksi