BATAM - Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil mewah atau yang berkapasitas 1.500 cc ke atas diharapkan segera diterapkan di Batam. Hal ini mengingat kuota BBM Batam yang jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Salah satu caranya dengan memasang Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas di SPBU.
Hal ini dikemukakan Ahmad Hijazi, Kadis Perindag dan ESDM Batam, Rabu(11/4). Ia mengatakan, pemasangan CCTV ini sangat penting untuk mengontrol adanya sejumlah mobil yang berulang-ulang mengisi BBM bersubsidi di SPBU yang sama. Ia mengaku masih ada SPBU yang belum memiliki CCTV. Ada SPBU yang punya CCTV tapi tidak ada pengawasan ketat.
"Sangat banyak mobil yang berulang-ulang melakukan pengisian BBM dalam satu SPBU. Kalau ada CCTV kan bisa dilihat, berapa kali mobil tersebut melakukan pengisian. Dengan begitu kelangkaan akan diminimalisir," katanya.
Ia juga berharap kepada para petugas SPBU di Batam untuk menyarankan kepada pemilik mobil mewah untuk beralih ke Pertamax. Wacana pemerintah untuk melakukan pembatasan tersebut juga diharapkan segera diterapkan di Batam. Ini mengingat banyaknya mobil mewah di Batam.
"Daerah Batam sangat dekat dengan Singapura atau negara lain yang memungkinnkan banyaknya mobil mewah yang diimpor ke Batam. Mobil yang 1.500 cc ke atas lebih banyak jumlahnya. Kalau semua mobil mewah ini masih menggunakan BBM bersubsidi, kelangkaan akan semakin parah," katanya.
Ahmad Hijazi juga meminta kepada para pemilik mobil mewah untuk tidak mengisi bahan bakar umum bersubsidi yang peruntukannya bagi warga yang kurang mampu.
Menanggapi usulan yang dilontarkan Pemko Batam dan DPRD Batam, Sales Area Manager Pertamina Kepri I Ketut Permadi mengungkapkan, sebenarnya CCTV sudah dipasang di beberapa SPBU di Batam. Ketut menuturkan, pemasangan CCTV memang membantu pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. "Itu (CCTV) dapat menjadi salah salah atu alternatif instrumen pengawasan," kata Ketut.
Bagi Pertamina, sambung Ketut, instrumen pengawasan paling baik adalah kartu kendali. Kartu kendali ini merupakan instrumen yang memanfaatkan sistem dan teknologi IT. "Dengan sistem dan teknologi semacam itu, kartu kendali dapat membatasi jumlah pembelian BBM tiap kendaraan," imbuhnya.
Pada intinya, kata Ketut, instrumen apapun yang digunakan, yang terpenting adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pendistribusian BBM Subsidi. Hal ini dibutuhkan agar benar-benar tepat sasaran bagi yang berhak mengonsumsi. Karena itu, ia mengajak masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan. "Kami butuh peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Urus Akta Lahir, Bayar Saksi Hingga Rp1 Juta
Redaktur : Tim Redaksi