BOGOR -- Kegusaran melanda para legislator menjelang pengesahan APBD 2013. Bagaimana tidak, alokasi anggaran belanja yang direncanakan dipakai setahun ke depan tak dipungkiri sarat kepentingan. Terlebih, banyak anggota dewan yang sebelumnya pesan proyek pembangunan, sebelum usulan APBD disahkan gubernur.
Seperti yang diungkapkan Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan Unpak Mihradi kepada Radar Bogor (JPNN Group). Kata dia, banyak yang berkepentingan terhadap realisasi APBD. Termasuk, anggota Dewan yang menitip proyek. "Tidak jarang, dewan banyak nitip proyek dan biasanya memiliki pegangan seorang pejabat kepercayaan di dinas-dinas tertentu. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaksehatan realisasi anggaran,” jelas Mihradi, Kamis (24/1).
Makanya, Dosen Hukum Unpak Bogor itu juga meminta agar pengawasan ketat dilakukan pihak kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Bogor. Potensi adanya permainan anggaran, kata dia, jelas sangat memungkinkan. Terlebih, draf usulan anggaran yang diajukan dinas per dinas, tak seluruhnya dimengerti anggota dewan di tiap komisi. “Harus ada pengawasan ketat dari yudikatif,” tekannya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bogor, Usmar Hariman mendesak agar walikota mempercepat rotasi beberapa eselon II dan III. “Kalau bisa, sebaiknya tidak jauh setelah APBD 2013 disepakati dan dievaluasi gubernur,” kata dia. Soal pembagian APBD, Usmar memang dikenal fasih. “Kalau mutasi itu dilakukan setelah anggaran efektif bulan depan, dikhawatirkan roh dari anggaran yang disusun kepala SKPD sebelumnya tidak dipahami pejabat baru,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Maman Herman mengatakan, pihaknya sangat setuju jika walikota melakukan perombakan kabinet. Sejak setahun terakhir, kata dia, banyak dinas dan badan yang terbukti nakal bahkan belum mampu menunjukkan prestasi. “Kalau saya sebut dinasnya terlalu subjektif tendensius. Warga Bogor juga sudah bisa baca dari berita-berita di media massa, dinas mana yang jeblok,” kata dia.
Mutasi tahun ini, kata dia, harus dititikberatkan pada dinas yang melayani kepentingan publik. “Seperti camat, lurah, mereka harus siap ditugaskan 24 jam nonstop,” katanya.
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Dwi Roman Pujo mengatakan, hingga kini pihaknya masih menggodok seluruh pejabat yang akan dimutasi. “Betul mutasi akan segera dilakukan. Tapi, masih dalam kajian,” kata dia.
Isu yang beredar di lingkungan pemkot, ada beberapa pejabat di dinas terkait yang akan digeser. Di antaranya, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Erna Hernawati, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Fetty Qondarsyah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Daud Nedo Darenoh, Kepala Satpol PP Hendi Iskandar dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hari Sucahyo. “Termasuk kabid-kabidnya yang kerjanya mandul,” sebut sumber Radar Bogor.(yus)
Seperti yang diungkapkan Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan Unpak Mihradi kepada Radar Bogor (JPNN Group). Kata dia, banyak yang berkepentingan terhadap realisasi APBD. Termasuk, anggota Dewan yang menitip proyek. "Tidak jarang, dewan banyak nitip proyek dan biasanya memiliki pegangan seorang pejabat kepercayaan di dinas-dinas tertentu. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaksehatan realisasi anggaran,” jelas Mihradi, Kamis (24/1).
Makanya, Dosen Hukum Unpak Bogor itu juga meminta agar pengawasan ketat dilakukan pihak kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Bogor. Potensi adanya permainan anggaran, kata dia, jelas sangat memungkinkan. Terlebih, draf usulan anggaran yang diajukan dinas per dinas, tak seluruhnya dimengerti anggota dewan di tiap komisi. “Harus ada pengawasan ketat dari yudikatif,” tekannya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bogor, Usmar Hariman mendesak agar walikota mempercepat rotasi beberapa eselon II dan III. “Kalau bisa, sebaiknya tidak jauh setelah APBD 2013 disepakati dan dievaluasi gubernur,” kata dia. Soal pembagian APBD, Usmar memang dikenal fasih. “Kalau mutasi itu dilakukan setelah anggaran efektif bulan depan, dikhawatirkan roh dari anggaran yang disusun kepala SKPD sebelumnya tidak dipahami pejabat baru,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Maman Herman mengatakan, pihaknya sangat setuju jika walikota melakukan perombakan kabinet. Sejak setahun terakhir, kata dia, banyak dinas dan badan yang terbukti nakal bahkan belum mampu menunjukkan prestasi. “Kalau saya sebut dinasnya terlalu subjektif tendensius. Warga Bogor juga sudah bisa baca dari berita-berita di media massa, dinas mana yang jeblok,” kata dia.
Mutasi tahun ini, kata dia, harus dititikberatkan pada dinas yang melayani kepentingan publik. “Seperti camat, lurah, mereka harus siap ditugaskan 24 jam nonstop,” katanya.
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Dwi Roman Pujo mengatakan, hingga kini pihaknya masih menggodok seluruh pejabat yang akan dimutasi. “Betul mutasi akan segera dilakukan. Tapi, masih dalam kajian,” kata dia.
Isu yang beredar di lingkungan pemkot, ada beberapa pejabat di dinas terkait yang akan digeser. Di antaranya, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Erna Hernawati, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Fetty Qondarsyah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Daud Nedo Darenoh, Kepala Satpol PP Hendi Iskandar dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hari Sucahyo. “Termasuk kabid-kabidnya yang kerjanya mandul,” sebut sumber Radar Bogor.(yus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Dzikir Akbar, Sampah Berserakan di Monas
Redaktur : Tim Redaksi