Ayat dan Mayat (Lagi)

jpnn.com - Narasi ‘Ayat dan Mayat’ muncul pada Pilgub DKI 2017 dan menjadi kosakata politik yang menjadi simbol polarisasi pemilih antara pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno versus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Momen kontestasi politik DKI itu menjadi persaingan politik yang paling panas dalam sejarah politik Indonesia pasca-reformasi.

BACA JUGA: Barisan Indonesia Jaya Deklarasi Dukung NasDem dan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Para pendukung Anies dituduh mengeksploitasi politik identitas dengan memakai simbol-simbol agama untuk kampanye pemenangan politik.

Pasangan Anies-Sandi memenangkan kontestasi secara dramatis.

BACA JUGA: Di Depan Para Pemimpin Agama Dunia, Menag Yaqut Bicara Soal Politik Identitas

Pendukung Ahok-Djarot kecewa berat dan tidak bisa menerima kekalahan itu.

Political vendetta, dendam politik, terus-menerus hidup sampai ke Pemilu Presiden 2019.

BACA JUGA: Jokowi Mesti Berterima Kasih kepada Megawati, Mustahil Dukung Capres Bukan dari PDIP

Sama dengan pilgub DKI, Pilpres 2019 melibatkan polarisasi yang tajam antara dua kubu.

Pilpres 2019 adalah ekstensi dari persaingan DKI.

Polarisasi kadrun vs cebong masih tetap panas, dan bahkan lebih panas.

Prabowo-Sandi dianggap menjadi representasi kubu ‘’ayat mayat’’ melawan Jokowi-Ma’ruf Amin yang menjadi andalan kelompok pendukung Ahok-Djarot.

Kali ini, Jokowi-Ma’ruf menang dan skor menjadi imbang 1-1.

Prabowo-Sandi kemudian menyeberang ke kubu Jokowi dan masuk ke dalam kabinet.

Prabowo dengan cepat menyesuaikan diri dengan inner-circle Jokowi dan dengan cepat memperoleh kepercayaan dari Jokowi.

Seharusnya secara praktis polarisasi sudah selesai. Itu pula alasan yang dipakai Prabowo untuk menjustifikasi rekonsiliasinya dengan Jokowi.

Alih-alih selesai, polarisasi malah membuka front baru.

Kalau sebelumnya polarisasi hanya terjadi di Jakarta—dengan gaung resonansi yang meluas secara nasional—kali ini polarisasi benar-benar meluas secara nasional.

Rekonsiliasi ala Prabowo tidak menghasilkan rekonsiliasi di level akar rumput.

Pilpres 2024 masih cukup jauh tetapi aroma polarisasi sudah keras menyengat.

Kemunculan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem menjadi pemicu utama bangkitnya persaingan lama di Pilgub DKI.

Polarisasi lama kadrun-cebong masih tetap keras. Salah satu indikatornya adalah penyebutan Nasdem sebagai Nasdrun akronim Nasdem dan kadrun.

Bola panas dilempar oleh Ade Armando yang mengingatkan pemilih Kristen supaya jangan terpecah kalau tidak ingin melihat Anies Baswedan menang.

Suara pemilih Kristen sekitar 10 persen, tetapi oleh Ade Armando suara itu sangat berharga karena akan menjadi balancing power, suara penentu yang bakal menentukan pemenang.

Kata Armando, kalau 10 persen suara Kristen itu terpecah maka Anies akan menang.

Kalau 10 persen itu utuh tidak memilih Anies, maka Ganjar Pranowo yang akan menang.

Armando mengasumsikan bahwa lawan sepadan Anies hanyalah Ganjar.

Dua figur ini disebutnya sebagai front runner yang paling kompetitif. 

Figur lain, seperti Prabowo Subianto maupun Puan Maharani secara tidak langsung sudah di-write off, dicoret, dari persaingan oleh Armando.

Selama menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memainkan peran sebagai good boy bagi Jokowi.

Prabowo melakukan man to man marking—memakai istilah sepak bola—untuk menempel Jokowi pada setiap kesempatan.

Hasilnya lumayan. Jokowi pun secara terbuka meng-endorse Prabowo sebagai calon presiden.

Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa dia mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

Endorsemen terbuka ini harusnya menjadi bonus bagi Prabowo yang selama ini jelas terlihat sangat mengharapkan wind fall, durian jatuh, dari berkah Jokowi.

Jokowi Effect diperkirakan akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemenangan Calon Presiden 2024.

Endorsemen terbuka Jokowi ini harusnya menjadi bonus bagi Prabowo. Akan tetapi, ternyata endorsemen itu tidak memberi efek kejut yang besar. Kubu Prabowo menerimanya dengan datar-datar saja.

Koalisi Gerindra dengan PKB sudah menjamin tiket 20 persen. Akan tetapi, urusan calon wakil presiden ternyata membuat koalisi itu gamang untuk memilih.

Sebagai supremo PKB, Muhaimin Iskandar seharusnya punya nilai tawar tinggi vis-a-vis Prabowo.

Seharusnya Imin bisa memakai kartu ‘’take it or leave it’’, ambil atau silakan pergi. 

Akan tetapi, yang terjadi adalah take it and don’t leave it, ambil saya dan jangan tinggalkan saya.

Puan Maharani juga dicoret dari ekuasi Ade Armando.

Mungkin Puan sudah dianggap sebagai kartu mati yang sulit untuk dihidupkan.

Mana mungkin ada mukjizat politik di dunia yang bisa memenangkan calon dengan elektabilitas satu persen.

Sesakti apa pun, PDIP menyadari bahwa kartu Puan sudah mati dan tidak laku jual.

Memaksakan Puan maju sebagai capres adalah political suicide, bunuh diri politik yang fatal.

PDIP sedang berpikir untuk menemukan langkah kuda dan mencari exit strategy yang tepat.

Harus dicari justifikasi yang paling masuk akal untuk tidak mencalonkan Puan Maharani.

Dan, yang tidak kalah penting, harus dicarikan alasan yang paling masuk akal supaya Megawati mengikhlaskan PDIP mencari capres lain selain Puan Maharani.

Alasan logis sudah tersedia di depan mata.

Elektabitas Puan nyaris mustahil untuk bisa mengejar Ganjar Pranowo yang sudah moncer di angka likuran.

Persoalannya hanyalah mencari strategi supaya Megawati tidak losing face, kehilangan muka, jika tidak mencalonkan Puan Maharani.

Kelihatannya tugas itu dibebankan kepada Hasto Kristiyanto.

Tentu saja beban itu sangat berat bagi Hasto.

Mungkin itu pula yang membuatnya terlihat akhir-akhir ini sering frustrasi dan menyerang lawan politiknya dengan gencar dan cenderung seperti babi buta.

Hal terlihat dari komentarnya terhadap Partai Nasdem dan serangan-serangannya terhadap Partai Demokrat.

Hasto juga melakukan penertiban besar-besaran di internal partai.

Memberi kartu kuning kepada geng Dewan Kolonel dan memberi peringatan kepada para die hard Ganjar Pranowo, seperti FX Rudyatmo ketua PDIP Solo.

Cepat atau lambat PDIP harus memilih capresnya, dan kalau bukan Puan berarti tugas paling berat Hasto adalah meyakinkan Megawati supaya ikhlas menunjuk Ganjar Pranowo sebagai ‘’the new petugas partai’’.

Ini persoalan menyelamatkan muka sang supremo, dan Hasto harus bekerja keras untuk melakukan ‘’Face-Negotiation Theory’’, teori tawar-menawar wajah, supaya tidak ada yang kehilangan wajah yang cuma satu-satunya.

Stella Ting-Toomey mengembangkan teori tawar-menawar wajah itu.

Menurut Ting-Toomey, wajah atau muka adalah representasi seseorang di depan orang lain yang menggambarkan rasa hormat, status, kesetiaan, wibawa, dan harga diri.

Pertimbangan budaya sangat berpengaruh untuk mempertahankannya supaya muka tidak hilang.

Dalam budaya timur yang paternalistik menyelamatkan wajah menjadi urusan yang sangat penting.

Dalam budaya barat yang individualistik urusan menyelamatkan wajah tidak serumit budaya timur.

Ada dua hal yang berkaitan dengan negosiasi wajah, yaitu face-concern dan face-need.

Face concern berhubungan dengan upaya menyelamatkan muka supaya tidak dipermalukan di depan umum.

Face-need adalah kebutuhan muka untuk tidak peduli terhadap kondisi lingkungan.

Face-need memunculkan budaya muka tembok dan muka tebal, atau tidak punya muka.

Face-concern berhubungan dengan jaim alias jaga imej.

Yang harus dilakukan Hasto terhadap Megawati adalah memastikan face-concern.

Megawati tidak akan kehilangan muka dan tidak dipermalukan di depan umum jika tidak mencalonkan Puan sebagai calon presiden.

Genderang perang Anies vs Ganjar pun segera ditabuh bertalu-talu.

Perang politik identitas tidak akan bisa dihindarkan lagi.

Dua kubu sudah hampir bisa dipastikan akan bertahan dengan core pendukungnya masing-masing.

Anies akan mengandalkan basis pendukung Islam dan Ganjar akan mengandalkan dukungan kelompok nasionalis, ditambah kelompok liberal-kiri yang selama ini kecil jumlah tetapi gede suara.

Politik identitas tidak bisa dihindarkan tetapi harus dikendalikan.

Batas akhirnya adalah dasar negara Pancasila yang harus menjadi ‘’common denomination’’ bagi semua pihak.

Siapa pun yang menang, Pancasila dan NKRI menjadi platform bersama yang harus dihormati.

Di Amerika pun, politik identitas akan tetap berlangsung dalam Pilpres 2024.

Kalau Joe Biden bisa mengatasi penyakit pikun dan tetap mau maju periode kedua, sangat besar kemungkinan dia akan berhadapan kembali dengan Donald Trump, yang mungkin masih akan bisa memenangkan pencalonan dari Partai Republik.

Di Amerika, perang politik identitas tidak terhindarkan. Di Indonesia, hal yang sama juga tidak akan bisa dihindarkan. (**)

Yuk, Simak Juga Video ini!