jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan surat keputusan tentang pengakuan pemerintah terhadap keabsahan pengurus Partai Golkar versi Agung Laksono. Menurut Fahri, keputusan itu merupakan bentuk intervensi pemerintah atas permasalahan internal partai.
Fahri mengatakan, Koalisi Merah Putih dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah membangun saling pengertian untuk tidak saling mengganggu, termasuk mengintervensi persoalan internal partai. “Tapi dengan keluarnya keputusan Kemenkumham terkait persoalan internal Partai Golkar, berarti pemerintahan Jokowi mulai melanggar komitmen karena mengintervensi partai," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Rabu (11/3).
BACA JUGA: Resmi Mundur dari Ketua FPAN, Tjatur Tunggu Respon Zulkifli Hasan
Di sisi lain, lanjutnya, KMP konsisten dengan komitmen itu sehingga pembahasan APBNP 2015 di DPR diselesaikan dalam waktu dua hari saja. Bahkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi polemik beberapa waktu lalu juga tak lagi dipersoalkan oleh DPR.
"Begitu juga soal kenaikan harga BBM dan isu-isu lainnya. Kemudahan yang kita berikan ini adalah dalam rangka untuk saling membantu," tambah Fahri.
BACA JUGA: Mendagri Ingin Tahapan Pilkada Dimulai Bulan Depan
Karenanya wakil sekjen PKS itu menyindir Jokowi yang menetapkan semboyan "Ayo Bekerja" untuk memperingati jelang kemerdekaan RI ke-70. "Ini bukan ayo bekerja, tapi ngerjain namanya," tegas politisi PKS ini lagi.
Fahri menegaskan, Yasonna mestinya belajar dari kasus konflik internal PPP. Sebab, keputusan Yasonna yang mengakui kubu M Romahurmuziy ternyata dibatalkan pengadilan.
BACA JUGA: Ical: Untuk Sementara Kubu Agung Laksono Menang
"Anehnya keputusan PTUN yang menegaskan kemenangan kubu PPP Djan Faridz, tidak juga dikeluarkan suratnya oleh Yasonna. Sementara untuk kasus Golkar, keputusaan pengadilannya belum ada suratnya dikeluarkan. Apa ini bukan bentuk ngerjain?" paparnya.
Karenanya Fahri minta Presiden Jokowi mengawasi kinerja Yasonna. Sebab, saat ini yang dibutuhkan adalah suasana kondusif sehingga DPR dan pemerintah bisa bekerja.
“Tolong kembalikan suasana kondusif, perang politik nanti dimulai lagi 2018. Saya khawatir Jokowi tidak tahu terkait hal ini," pintanya.
Ia juga mengingatkan pesan politik Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP agar tidak ada saling intervensi. "Ingat pesan politik Ibu Mega, bahwa cukup PDIP saja di era orde baru menjadi korban intervensi kekuasaan. PDIP sekarang jadi penguasa sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP," tandasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilkada Serentak, KASN Kumpulkan Seluruh Kada dan Sekda
Redaktur : Tim Redaksi