jpnn.com, JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan potensi kerugian yang akan dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat apresiasi dan dukungan publik.
"Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan KPK terhadap sektor-sektor strategis, seperti kelistrikan, termasuk BUMN panas bumi ini adalah langkah yang tepat," kata Koordinator Forum Peduli (FP) BUMN Romadhon Jasn, di Jakarta, Selasa (7/8).
BACA JUGA: KPK Diminta Turun Usut Kisruh Pengelolaan Pasar Peringgan
Romadhon juga menyoroti secara khusus kasus sengketa korporasi yang melibatkan perusahaan swasta Bumigas melawan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero).
Sengketa ini sebenarnya sudah dimenangkan Geo Dipa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun, saat ini masih dipersoalkan di PN Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Kinerja BUMN Masih Sangat Kompetitif
"Putusan Arbitrase nasional sejatinya bersifat mandiri, final dan mengikat (putusannya mempunyai ketetapan hukum tetap). Ada apa, kok bisa berlanjut di PN?" kata Romadhon.
Romadhon bertanya-tanya, heran dan melihat ada kejanggalan di sini, seharusnya PN tidak berwenang memeriksa ke Pokok Perkara, termasuk alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.
BACA JUGA: KPK Diminta Jangan Membangun Opini Sesat
"Kata kuncinya adalah apakah ada potensi kerugian keuangan negara atau tidak dalam persidangan ini? Kalau ada, siapa sebenarnya yang bermain-main dalam masalah ini?," tanyanya.
"Saya kira untuk urusan-urusan seperti ini, aparat anti rasuah seperti KPK maupun Kejaksaan Agung sudah sudah bisa mencium ada bau yang tidak sedap," kata Romadhon.
Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada KPK maupun Kejaksaan Agung untuk membongkar semua pihak yang berpotensi merugikan keuangan negara, di berbagai jalur, dan termasuk melalui jalur hukum di persidangan pengadilan.
"Kami melihat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sangat efektif untuk bikin para koruptor panas dingin, operasi seperti ini sebaiknya diperluas," kata Romadhon.
Tahun lalu, KPK sukses melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tarmizi SH.
Berdasarkan penelusuran media, Panitera pengganti itu sedang menangani beberapa kasus, salah satunya adalah kasus BUMN PT Geo Dipa Energi (persero).
Romadhon menduga, saat ini KPK telah mengantongi nama-nama para pihak yang terlibat dalam proses hukum yang memiliki potensi besar untuk merugikan keuangan negara, apalagi jika oknum tersebut memiliki track record buruk di masa lalu, dan juga merugikan keuangan negara.
"Sabar sebentar. Ini masalah waktu saja, nanti juga akan ketahuan kok siapa arsitek dan pelaksana, atau tokoh-tokoh besar, serta oknum-oknum yang terlibat dalam upaya-upaya yang berpotensi merugikan keuangan negara," kata Romadhon. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sudah Pegang Data Korupsi Rehabilitasi Sekolah di DKI
Redaktur & Reporter : Adil