jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah melalui Kemendikbud dapat lebih transparan dan akuntabel terhadap informasi dan implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Azis menegaskan Kemendikbud harus melakukan perencanaan yang terstruktur dan matang, dalam menguatkan sistem pemantauan dana BOS 2021.
BACA JUGA: Penyaluran Dana BOS Madrasah Swasta Resmi Diambil Alih Pusat
Oleh karena itu, Azis menyarankan Kemendikbud bersama Kemenkeu dan pemerintah daerah agar melakukan pendidikan dan latihan (diklat) kepada pihak sekolah mengenai prosedur pengelolaan dana BOS.
Selain itu, kata dia, juga bimbingan teknis mengenai pembuatan laporan keuangan dengan mengedepankan budaya transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA: Sriwijaya Air SJ182 Hilang Kontak, Keluarga Co Pilot Berharap Ada Keajaiban
"Sehingga pihak sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik, khususnya dalam manajemen dan pengadministrasian keuangan," ungkapnya, Minggu.
Legislator Partai Golkar itu mendesak Kemendikbud bersama Kemenkominfo mendata daerah-daerah yang masih sulit atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
BACA JUGA: Polda Kalbar Terus Kumpulkan Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ182
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan guna menciptakan pemerataan infrastruktur jaringan komunikasi dan memudahkan pengawasan publik terhadap implementasi dana BOS secara daring.
"Kemendikbud harus melakukan perencanaan evaluasi secara berkala mengenai kebutuhan dan pengelolaan dana BOS di setiap sekolah agar dapat diketahui kebutuhan yang ideal dari setiap sekolah terhadap dana BOS," tuntas Azis. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy