jpnn.com - BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengkritik sikap honorer dan tenaga kesehatan yang sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi kemudian meminta pindah ke kota atau Pulau Jawa.
Menurut Azwar, sikap tersebut menyebabkan kekosongan formasi ASN di daerah-daerah.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas: Seleksi PPPK 2022 Sangat Berpihak kepada Honorer K2Â
Padahal, yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini pemerataan sumber daya manusia (SDM).
"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN."
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Ungkap Penyebab Formasi PPPK untuk Tenaga Teknis Minim
"Padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu."
"Jadi, problemnya ternyata bukan hanya kekurangan SDM, tetapi juga pemerataan," ujar Anas saat meninjau pengobatan gratis yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9).
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer menjadi PPPK Tidak akan Selesai di 2023, BKH PGRI Berikan SolusiÂ
Menurut Anas, sepanjang 2022 ada sejuta tenaga honorer dan tenaga kesehatan (nakes) yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah," katanya.
Dia menyebut pengangkatan status guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas sesuai program presiden.
"Pendidikan dan kesehatan akan dituntaskan PPPK-nya," ucapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga mengatakan pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai ASN, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil.
Dia mengatakan KemenPAN-RB dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu.
Tujuannya, agar ASN yang diangkat tidak pindah ke kota dalam waktu tertentu.
Dengan demikian formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.
"Pemerataan ini kami siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk dikunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa, supaya mengabdi dulu di desa-desa itu.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan karena jika dibiarkan maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tetap tidak akan pernah mencukupi.
Karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.
"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," katanya.
Azwar juga mengatakan ada formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua.
Formasi khusus, perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.
"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar."
"Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papuanya kosong," kata Azwar. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang