jpnn.com, KARO - Anggota Komite I DPD RI Badikenita Putri Sitepu berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa diperkuat lagi.
Menurut Badikenita, bila kewenangan Bawaslu diperkuat dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada, maka otomatis akan meringankan tugas Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: DPD Awasi Betul Penerapan Protokol Covid-19 di Pilkada Serentak 2020
"Saya mendukung penguatan Bawaslu. Jika diperkuat, maka itu akan meringankan tugas MK," ucap Badikenita saat melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (8/12).
Seperti diketahui, Badikenita melakukan kunjungan kerja Komite I DPD dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak 2020 di KPU Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo, dan TPS 02 Desa Lingga Kabupaten Karo.
BACA JUGA: DPD RI Ingatkan Pilkada Serentak Tidak Timbulkan Klaster Baru Penyebaran COVID-19
Badikenita pada kesempatan ini didampingi oleh Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono dan Dandim 0205/Tanah Karo, Letkol Kav Yuli Eko Hardianto.
Badikenita juga mengapresiasi Kabupaten Karo menjadi tercepat di Sumatera Utara dalam perhitungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.
BACA JUGA: MPR: Pilkada Serentak Harus Utamakan Nilai-nilai Persatuan
Menurut perempuan asal Karo ini, capaian kinerja itu berkat peran serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo dalam menjalankan tugasnya.
"Ini berkat kinerja KPU dan Bawaslu Karo. Pemilihan tahun lalu, Karo menjadi tercepat melaporkan perhitungan suara di Sumatera Utara," kata Badikenita.
Selain itu, senator asal Sumatera Utara (Sumut) ini menyarankan agar relawan Bawaslu dari kaum milenial.
Menurutnya, kaum milenial dianggap lebih cepat tanggap dalam menyampaikan pelanggaran melalui SMS ataupun WhatsApp sehingga bisa cepat ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
"Relawan memang seharusnya dari kaum milenial. Kenapa, karena milenial lebih cekatan memberikan laporan melalui SMS atau WA ke Bawaslu," tuturnya.
Badikenita juga mengajak siapa pun yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Karo, duduk bareng dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Tujuan hal itu tak lebih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat supaya Karo bisa lebih baik lagi kedepannya.
"Saya berharap Pilkada ini berjalan lancar baik di Sumatera Utara dan khususnya di Karo. Nanti saya akan mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya duduk bersama membicarakan Karo kedepannya," kata Badikenita.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima tujuh temuan, di antaranya dua kasus sengketa dan lima laporan pengaduan.
Selain itu, ada laporan lain yang tidak bisa ditindaklanjuti. "Ada laporan lain tapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada unsur," cetusnya.
Eva menambahkan kendala yang dihadapi selama ini Bawaslu Kabupaten Karo yaitu minimnya anggaran, kurangnya SDM, dan koneksi internet.
Menurutnya, hal tersebut menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karo menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.
"Kendala kami personel untuk pengawasan kurang, anggaran kami juga minim, dan sulitnya akses internet. Bahkan ada di beberapa desa yang sama sekali tidak ada akses jaringan internet," paparnya.
Tempat terpisah, Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan menjelaskan bahwa Pemkab Karo terus menyongkong KPU dalam penyelenggaraan pilkada.
Setiap minggu Pemkab Karo selalu bekoordinasi dengan dukcapil terkait masyarakat yang belum masuk DPT.
"Pemkab Karo selalu menyongkong kami. Bahkan dinas-dinas lain juga demikian," ujarnya. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy