jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jendral Badrodin Haiti diminta segera melakukan pembenahan terhadap masalah-masalah kelembagaan di Polri. Terutama, terkait sistem rekrutmen dan promosi jabatan dilingkungan korps Bayangkara.
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, dua hal tersebut merupakan indikator keberhasilan reformasi kepolisian.
BACA JUGA: Warga Jakarta tak Libur Saat Penyelenggaraan KAA
"Ini bisa dilakukan dengan menerapkan lelang jabatan terbuka untuk posisi-posisi tertentu, misalnya Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda. Selain itu untuk badan-badan penting di kepolisian," kata Nico dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/4).
Dia meambahkan, lelang jabatan merupakan sistem yang paling transparan untuk memilih pejabat negara. Hal ini sangat penting mengingat citra polri di mata publik sebagai lembaga yang korup.
BACA JUGA: JK: Sambut Tamu KAA Jangan Pasang Tampang Garang
Nico mengngapkan, langkah itu harus segera diambil agar kepercayaan publik terhadap Badrodin bisa terbangun. "Ini harus didesak dan didorong terus, supaya masyarakat mendapatkan pimpinan polisi yang baik dan bukan hanya didasarkan pada hal-hal yang tidak jelas," jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan politikus PDIP Masinton Pasaribu. Dia mengatakan, sistem rekrutmen di kepolisian juga harus diperbaiki dan dibuat lebih transparan.
BACA JUGA: Ubah PNS Bermental Priayi agar Birokrasi Semakin Melayani
Dia mengingatkan, kewajiban menyetor sejumlah uang bagi mereka yang ingin jadi anggota Polri sudah merupakan rahasia umum. "Di daerah jadi polisi (bayar) sampai Rp 100 juta. Jadi polisi rata-rata bayar. Dengan sistem seperti itu kita sulit rekrut polisi yang profesional," ujarnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: Perppu KPK akan Disetujui dengan Catatan
Redaktur : Tim Redaksi