jpnn.com - JAKARTA - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto mengaku pernah mengusulkan nama Sri Mulyani sebagai kandidat Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju.
Alasannya ialah Indonesia membutuhkan figur menhan yang mengerti ekonomi pertahanan.
BACA JUGA: Maman Abdurrahman Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Jadi Menteri UMKM
Andi mengungkapkan hal tersebut saat menjadi tamu pada siniar atau podcats untuk kanal Akbar Faizal Uncensored di YouTube yang diunggah pada Minggu (13/10/2024).
Akademikus yang kini menjadi penasihat senior Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) itu menjelaskan variabel utama untuk modernisasi pertahanan nasional bukanlah ancaman, lompatan teknologi, ataupun karakter perang, melainkan ekonomi pertahanan.
BACA JUGA: Keren, Kaus Bertuliskan Calon Menteri Prabowo jadi Perhatian di Ruang Publik, Lihat Tuh!
“Kita butuh menteri yang bisa merancang anggaran pertahanan jangka panjang,” tuturnya.
Karena mengusulkan ekonomi pertahanan sebagai variabel utama, Andi pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sosok yang cocok menjadi menhan untuk pemerintahan hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA: Pos Gibran Sajikan 4 Program Gagasan untuk Pemerintahan Prabowo
“Saya mengusulkan Sri Mulyani,” ucap Andi. “…karena yang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa memandu pertahahan dari sisi ekonominya.”
Akbar Faizal sebagai host siniar itu pun menimpali omongan Andi.
“Pembahasan ini bisa mengubah posisi calon menteri pertahanan (untuk kabinet Prabowo, red),” kata Akbar lalu tertawa.
Lebih lanjut Andi mengatakan dirnya pernah bertemu dengan salah satu menteri pertahanan dari sebuah negara di Eropa. Pertemuan itu terjadi pada The Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (REAIM) 2023 di Den Haag, Belanda.
Dalam forum itu, Andi bergabung dalam sebuah panel diskusi. Di sampingnya adalah Menhan Swedia.
Andi pun berkenalan dengan dengan tokoh penting itu.
“Ph.D. in economics (doktor ilmu ekonomi, red),” tutur Andi menjelaskan latar belakang menteri tersebut.
Menurut Andi, tokoh itu tidak punya latar belakang soal persenjataan ataupun politik pertahanan. “…tetapi dia Menteri Pertahanan Swedia sekarang,” imbuh mantan sekretaris kabinet tersebut.
Andi memerinci jabatan menhan sejak era pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu dipercayakan kepada sosok sipil atau nonmiliter.
Namun, di era pemerintahan Presiden Jokowi, posisi menhan kembali diserahkan ke tokoh berlatar belakang militer.
Pada pemerintahan hasil Pilpres 2014, Jokowi menunjuk Ryamizard Ryacudu menjadi Menhan Kabinet Kerja.
Selanjutnya, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto yang notabene mantan tentara menjadi Menhan Kabinet Indonesia Maju.
Lantas, siapa nama yang cocok menjadi menhan untuk pemerintahan Prabowo mendatang?
Andi menyodorkan tiga kriteria tentang sosok calon menhan itu. Kriteria pertama ialah calon menhan mendatang harus sosok yang memahami ekonomi pertahanan.
“Kita tertatih-tatih (di bidang pertahanan, red) selama sepuluh tahun itu karena masalah-masalah yang terkait dengan alokasi anggaran, proporsi ke PDB (produk domestik bruto, red), bagaimana melakukan transfer teknologi, dan sterusnya. Jadi, ini benar-benar masalah ekonomi pertahanan,” tutur Andi.
Penyandang gelar doktor dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura itu menambahkan tidak semua perwira TNI memiliki kompetensi atau pengalaman untuk mengurusi ekonomi pertahanan dan penyusunan anggaran.
“Di kriteria pertama saya mengusulkan Bu Sri Mulyani,” ucapnya.
Adapun kriteria kedua ialah kandidat menhan mendatang harus mengerti tantangan global yang dihadapi Indonesia. Menurut Andi, sosok tersebut harus paham geopolitik.
“Di kriteria kedua ini saya akan mengusulkan Ibu Retno (Retno LP Marsudi), diplomat yang memahami geopolitik,” kata Andi.
Kriteria ketiga bagi sosok menhan mendatang ialah paham memosisikan tentara di era demokrasi. Sosok itu bisa berlatar belakang pakar tata negara ataupun profesor hukum.
Andi menyebut Moh. Mahfud Md yang juga pakar hukum tata negara pernah menjadi menhan di era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
Mantan sekretaris kabinet itu menegaskan sosok menhan yang mengerti demokrasi adalah mandat Reformasi 1998.
Oleh karena itu, Andi mengharapkan menhan mendatang memahami soal ekonomi pertahanan, mengerti geopolitik dan berdiplomasi, serta mengetahui demokrasi.
“Itulah menteri pertahanan ideal,” katanya. (jpnn.com)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com