Bagi PDIP, Pansus Minyak Goreng Usulan PKS Cuma Lelucon

Senin, 21 Maret 2022 – 20:07 WIB
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto: Dokpri for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus Pansus Hak angket minyak goreng yang diusulkan Fraksi PKS sebagai lelucon.

Anak buah Megawati Soekarnoputri atau Bu Mega di PDIP itu menyebut argumentasi yang dipakai PKS menggulirkan pansus minyak goreng tidak memadai.

BACA JUGA: Kumpulkan Kader Pilihan se-Indonesia di Jakarta, Bu Mega Beri Misi Penting

Meskipun Fraksi PKS memiliki hak mengusulkan pembentukan pansus, tetapi Deddy melihat wacana itu sebagai kegenitan politik belaka.

"Bagi kami hak angket untuk khusus masalah minyak goreng saja adalah sebuah lelucon yang tidak lucu," kata Deddy di Jakarta pada Senin (21/3).

BACA JUGA: Komisi III DPR Sepakati Anggaran Densus 88 Antiteror Polri Tahun 2022, Sebegini Jumlahnya

Dia mengatakan usulan PKS itu tak memenuhi persyaratan untuk mengajukan hak angket seperti tercantum dalam pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang MD3.

Menurut Deddy, kelangkaan minyak goreng itu disebabkan melonjaknya harga komoditi CPO yang disebabkan oleh menurunnya pasokan minyak nabati dunia, krisis energi, dan konflik Ukraina.

BACA JUGA: Mbak Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen untuk Menjembatani Perbedaan

Legislator dari Dapil Kalimantan Utara itu mengatakan Komisi VI DPR RI telah meminta dan mendorong Kementerian Perdagangan mengatasi kelangkaan dan harga yang tinggi tersebut.

Dorongan itu kemudian berujung lahirnya kebijakan penetapan DMO, DPO, dan HET oleh pemerintah.

Namun, Deddy menilai masalahnya antara lain munculnya sekelompok kecil pemburu keuntungan di tengah  kekisruhan pasokan CPO dan minyak goreng.

"Perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi dalam bentuk penimbunan barang dan penyelundupan," sebut Deddy.

Dengan demikian, dia memandang masalahnya ada pada penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Mulai Bea Cukai, Polri, kepala daerah hingga Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mendorong dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan produk itu di pasaran.

BACA JUGA: Mandalika Mengubah Wajah Indonesia, Aksi Mbak Rara pun Mendunia

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan persoalan minyak goreng masih terjadi hingga kini dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. (mcr8/fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kumpulkan Kader Pilihan se-Indonesia, Lihat Tuh, Semangat PDIP Hattrick Menang di 2024


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler