jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono meraih gelar doktor ilmu pertahanan dengan predikat cum laude dari Unhan.
Adapun, Dave dalam sidang terbuka di Unhan pada Kamis (4/1) ini mengangkat disertasi Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara.
BACA JUGA: Dave Laksono Bicara Peran Penting Digitalisasi untuk Ekonomi ASEAN di China
Dave dalam disertasinya menyebutkan perlu optimalisasi perumusan kebijakan Kemenhan dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan.
"Selain itu, Kemenhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," kata anggota Komisi I DPR RI itu dalam sidang terbuka, Kamis (4/1).
BACA JUGA: Dave Laksono Ungkap Dampak Nyata Penjajahan Gaya Baru
Dave mengatakan KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and kapasitas transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan TKDN.
"Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi dan roadmap anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujar politikus Golkar itu.
BACA JUGA: Berkunjung ke Swiss, Dave Laksono Melihat Produk Inovasi untuk Pelayanan Publik
Dave dalam disertasinya juga membahas pemerintah perlu menempuh berbagai upaya agar negara bisa mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
Beberapa di antaranya dengan pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, pengencangan riset dan inovasi, pengembangan bisnis, pembenahan kebijakan dan regulasi, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Dia juga menyebut pembenahan pilar transformasi ekonomi menjadi sangat penting sebagai bentuk dukungan menuju Indonesia Emas pada 2045.
Berkaitan dengan penelitian, katanya, sektor industri pertahanan dapat memberikan kontribusi tersendiri secara khusus dalam klaster manufaktur dalam PDB.
"PDB dapat menjadikan indikator sebagai negara dengan income tinggi atau developed country, distribusi pemerataan pendapatan atau penurunan gini ratio, sehingga karakteristik negara kuat dengan PDB tinggi termasuk bidang pertahanan," kata Dave.
Namun, lanjut dia, pemerintah wajib melepaskan diri dari middle income trap dalam upaya menuju Indonesia Emas pada 2045.
"Indonesia kaya akan bahan baku dan energi sehingga perlu di hilirisasi agar memiliki nilai tambah dalam memperkuat pertahanan kita," kata Dave.
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Menlu RI Retno Marsudi, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Kepala BSSN Hinca Siburian, hingga Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sidang yang sama juga dihadiri Wamendag RI Jerry Sambuaga, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dan Bobby Rizaldi, serta Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan