jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat yang termakan hoaks tentang penyelenggara pemilu berpihak pada kubu tertentu. Sebab, imbas hoaks itu ada jutaan orang tak percaya KPU ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pramono menyampaikan hal itu guna menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkap sekitar 13 responden jajak pendapat menyebut KPU tak netral. Merujuk temuan SMRC, Pramono menyebut angka itu cukup besar.
BACA JUGA: Wapres Bukan Ban Serep, Semoga Publik Cermati Debat Kiai Maruf Vs Sandi
“Artinya proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang. Ini yang berbahaya," ujar Pramono di KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Baca juga: Lah, Ada Potensi 25 Juta Warga Ragukan Netralitas KPU
Mantan ketua Bawaslu Provinsi Banten itu menambahkan, salah satu hal yang memengaruhi kualitas pemilu adalah banyaknya hoaks untuk mendelegitimasi KPU. Menurutnya, penyelenggara pemilu tak akan terdeligitimasi jika publik tak percaya hoaks.
BACA JUGA: DPT Bermasalah, Legitimasi Pemilu Terancam
"Karena hoaks memanipulasi informasi itu dan itu berbahaya," katanya.Baca juga: PSI Ingatkan Amien Rais Tidak Usah Lebai soal Sistem IT KPU
Oleh sebab itu, kata Pramono, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maka KPU mengedepankan transparansi. Bahkan, KPU mengambil langah hukum untuk memerkarakan penyebar hoaks yang menyasarnya.
BACA JUGA: Hasil Survei: Caleg Putra Daerah Berpotensi Unggul di Dapil Jatim IX
"Karena KPU berkomitmen menjadikan pemilu 2019 ini berkualitas. Dan kami serius menanggapi persoalan hoaks itu, agar masyarakat berpikir berarti memang tidak ada apa-apa," pungkasnya.(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teja Kusuma, Caleg DPRD Kota Tangerang yang Rajin Temui Warga
Redaktur & Reporter : Antoni