jpnn.com - JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar merupakan salah satu calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD setempat kepada Mendagri Tito Karnavian.
Selain Bahtiar, dua calon Pj Gubernur DKI Jakarta lainnya yang diusung dewan, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.
BACA JUGA: Profil Bahtiar, Pejabat Eselon I Kemendagri Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai ketiga pejabat tersebut mumpuni dan sama-sama layak memimpin roda pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta.
Mas Pras, panggilan akrab ketua dewan itu, tampaknya sangat mempertimbangankan pengalaman Bahtiar dalam urusan pemerintahan. Bahtiar pernah menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada 2020.
BACA JUGA: Bahtiar Calon Pj Gubernur DKI Jakarta, Mengapa Namanya Cepat Mencuat?
“Satu sisi Pak Bahtiar dari Kementerian, pernah jabat Plt Gubernur, Marullah sebagai sekda pernah jadi Wali Kota Jaksel, Pak Heru juga pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara dan KDH era Pak Jokowi. Saya rasa mumpuni,” ucap Mas Pras, Selasa (13/9).
Ya, untuk mengurus Ibu Kota, dibutuhkan sosok berpengalaman, profesional, dan menjaga netralitas.
BACA JUGA: Munculnya 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Bikin Mas Pras Terkejut, Ada Apa?
Sosok pemimpin yang senantiasa bersemangat menjaga kesatuan dan konsisten menjaga nilai-nilai Pancasila juga sangatlah penting di tengah kondisi hetergonitas warga Jakarta.
Pidato Bahtiar tentang Netralitas di Tanjungpinang
Netralitas sangat penting lantaran tahun politik senantiasa diwarnai dinamika sosial politik bertensi tinggi.
Salah satu tugas seorang Pj Gubernur DKI Jakarta adalah menciptakan situasi yang damai, aman, sehingga Pilgub 2024 bisa berlangsung lancar dan demokratis.
Seorang Pj kepala daerah yang tidak netral, justru bakal menjadi bagian dari masalah, bagian dari konflik.
Bahtiar, saat menjadi Pj Gubernur Kepri, bersikap tegas soal netralitas.
Berpidato pada Apel Bersama tentang Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lapangan Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/10), Bahtiar menyampaikan peringatan keras kepada ASN yang tak netral.
"Jadi seluruhnya ASN di Kepulauan Riau termasuk non-ASN yang bekerja dan digaji oleh APBD Pemprov Kepri seluruhnya wajib menjalankan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kalau mau jadi tim sukses paslon, hari ini juga harus mundur dan saya tanda tangani surat permohonannya," ujar Bahtiar.
Sejak menduduki jabatan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri hingga saat ini, Bahtiar dalam berbagai kesempatan, terutama ketika rapat koordinasi dengan jajaran Kesbangpol se-Indonesia, kata netralitas itulah yang kerap mendapat penekanan.
Beberapa pekan lalu, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan Bahtiar sebagai seorang ASN memegang teguh sikap netral dan tak memiliki kepentingan politik.
Bahtiar Birokrat Profesional
Netralitas menjadi salah satu kunci dasar seorang birokrat bisa bekerja profesional. Bahtiar membuktikan diri sosok birokrat profesional, bisa menempatkan diri menjadi pemimpin dan anak buah.
Sosok Bahtiar yang komunikatif dan pemahaman yang luas dan mendalam soal pemerintahan, membuat almarhum Mendagri Tjahjo Kumolo terpikat.
Pada 7 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Bahtiar menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
Sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, kesibukan Bahtiar dalam beberapa bulan terakhir, antara lain terlibat dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu serentak 2024. Berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR.
Bahtiar juga menjadi bagian penting tim perumusan RUU pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Koordinasi dengan para politisi di Senayan sudah biasa dilakukan.
Syarat seorang Pj Gubernur DKI harus sosok bepengalaman dan mampu berkoordinasi dengan DPRD, tidak perlu lagi diragukan ada pada Bahtiar.
Pujian Jaya Suprana untuk Bahtiar
Bahtiar, yang lama berkarier di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, ialah seorang pancasilais.
Perlu diketahui, tupoksi Ditjen Polpum antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan keaehanan nasional. Selain itu, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan.
“Pancasila dan Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” kata Bahtiar saat menyampaikan kalimat ucapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, dikutip dari kanal Ditjen Polpum Kemendagri di Youtube.
Di situ Bahtiar mengatakan bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai yang sudah disepakati, nilai yang menjadi dasar pembentukan negara, menjadi pondasi dan penuntun penyelenggaraan negara.
“Indonesia akan tetap jaya, akan terus ada, selama kita konsekuen terus menerus menegakkan Pancasila dalam seluruh sendiri-sendiri penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata doktor ilmu pemerintahan itu.
“Kita percaya dan mengucapkan terima kasih kepada pemimpuin bangsa baik yang lalu maupun hari ini yang secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai penuntut dalam penyelenggaraan negara,” begitu kata Bahtiar.
Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana blak-blakan menyampaikan kalimat sanjungan untuk Bahtiar.
Jaya Suprana mengatakan, Mendagri Tito Karnavian beruntung memiliki anak buah sekelas Bahtiar.
"Pak Tito, Anda beruntung punya Dirjen berkualitas seperti Pak Bahtiar," kata Jaya Suprana saat acara penyerahan sertifikat MURI untuk Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Jaya Suprana mengatakan, penghargaan tersebut tak lepas dari kinerja apik Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar.
Ya, Bahtiar dipercaya Mendagri Tito untuk menjadi komandan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Sukses. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu