jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Akhmad Baidowi menepis isu amendemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Informasi liar amendemen perpanjang masa jabatan tiga periode, ini informasi dari mana?" kata Baidowi dalam diskusi "Peta Politik Usai "Pesta" di Parlemen" Sabtu (12/10), di Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Basarah Pastikan Amendemen UUD Hanya terkait Haluan Negara
Dia heran karena di internal MPR sama sekali belum pernah membahas hal ini, tetapi di luar malah sudah terlalu jauh berspekulasi. "Kami di dalam belum pernah bahas, kok di luar sudah berspekulasi jauh," ungkapnya.
Baidowi juga menepis langkah amendemen UUD NRI 1945 adalah untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan bahwa di MPR tidak pernah ada pemikiran seperti itu.
BACA JUGA: MPR Pastikan Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945
"Sampai saat ini tidak ada pikiran seperti itu, karena kami tidak ingin memawa demokrasi mengalami kemunduran,” ungkapnya.
Kendati demikian, Baidowi menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu mutlak harus dilakukan. Sebab, ujar Baidowi, masih banyak persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 karena kurangnya persiapan seperti aspek infrastrukturnya maupun kedewasaan berpolitik.
Dia mencontohkan salah satunya adalah seperti Pemilu 2019 lalu, informasi masih didominasi soal pilpres. "Masyarakat seolah lupa ada pemilihan legislatif. Hampir juga kami tidak dikampanyekan," kata Baidowi.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy