jpnn.com, SURABAYA - Sebentar lagi, Surabaya memiliki aturan yang melarang pembuatan polisi tidur dan portal di permukiman.
Aturan tersebut dibuat karena banyaknya keluhan dari warga.
BACA JUGA: Sungai Gonggo Meluap, Ratusan Rumah Terendam
Regulasi tersebut masuk pada akhir-akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Jalan di DPRD Surabaya pekan lalu.
Para anggota dewan sepakat memasukkan pasal tambahan itu karena banyak yang mengeluh.
BACA JUGA: Kecelakaan, Siswa SMA Tewas Mengenaskan Saat Pulang Sekolah
Terutama Dinas Pemadam Kebakaran (DPMK) Surabaya yang terhambat ketika akan memadamkan api.
Polisi tidur dirasa sangat mengganggu petugas. Sopir truk terpaksa mengerem setiap ada polisi tidur.
BACA JUGA: Idih, Karang Birahi Bikin Bu Bupati Risi
"Apalagi polisi tidurnya tinggi. Jelas memotong waktu," jelas Kepala Bidang Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (DPMK)Surabaya Bambang Vistadi.
Setiap detik dalam situasi emergency sangat berharga. Satu nyawa bisa diselamatkan apabila petugas datang tepat waktu. Begitu juga kerusakan akibat kebakaran.
Gara-gara polisi tidur, truk PMK sering rusak. Sasis truk miring karena terlalu banyak melintasi polisi tidur. Maklum, truk pemadam bermuatan penuh air.
Bambang menyatakan, wilayah yang paling banyak memiliki polisi tidur adalah permukiman di Surabaya Utara dan Timur.
Di sana warga yang melintas kerap kali mengebut. Belum lagi di permukiman banyak anak yang berlarian ke sana kemari.
Tentu mengkhawatirkan. Karena itu, dibuatlah polisi tidur.
Tujuannya demi keselamatan warga. Kendaraan yang melintas tentu lebih pelan.
Di samping PMK, keluhan datang dari warga. Jalan menjadi tidak nyaman dilewati.
Belum lagi bila ada situasi darurat seperti ambulans yang sulit masuk kampung.
Hambatan pemadaman api bukan hanya itu. Melainkan juga pemasangan portal. (sal/c6/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AirNav Indonesia terus Lakukan Modernisasi Layanan Navigasi
Redaktur & Reporter : Natalia