jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bakal menempati jabatan baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Ketujuh itu pun telah melayangkan surat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi dalam suratnya meminta persetujuan DPR untuk memberhentikan Tito dari jabatan Kapolri.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Peran Detail Dokter Insani Dalam Kasus Penganiayaan Ninoy
Sebagai pejabat negara, Tito wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari penelusuran LHKPN, Tito terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada 17 Maret 2016. Dalam laporan tersebut, Tito memiliki harta mencapai Rp10.291.675.823 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).
BACA JUGA: Prabowo Jadi Calon Menhan, Luhut Beri Respons Begini
Jenderal bintang empat ini memiliki harta bergerak dan tidak bergerak.
Untuk harta tak bergerak, Tito memiliki 12 bidang tanah dengan nilai total Rp 11.297.741.000 yang tersebar di Palembang, Jakarta Selatan, dan Singapura.
BACA JUGA: Calon Menteri Dipanggil Jokowi, Ibas: Demokrat Hanya Menonton dan Melihat
Tito tidak tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi. Dia mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp 160 juta serta giro dan setara kas senilai Rp 1.827.719.823.
Tito juga tercatat memiliki utang senilai Rp 2.993.785.000 dengan rincian utang dalam bentuk pinjaman barang sebesar Rp 2.917.785.000 dan utang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp 76 juta.
BACA JUGA: Polri Pastikan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10). Dalam kunjungannya itu, Tito ditawari untuk mengisi pos jabatan baru di Kabinet Kerja Jilid II. Tito pun sudah menyatakan kesediaannya menerima tawaran itu. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga