jpnn.com, LONDON - Delegasi RI akan memperjuangkan dan mengukuhkan kembali finalisasi hak-hak Indonesia dalam menyelenggarakan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok. Hal ini diharapkan agar bangsa Indonesia dapat memiliki posisi bargaining yang lebih kuat di dunia internasional dalam memperjuangkan wilayah kedaulatan maritime serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemajuan dan kejayaan maritim.
Hal itu dikatakan Direktur Kerja Sama Badan Keamanan Laut, Kolonel Bakamla Salim saat menghadiri sidang Maritime Safety Committte (MSC) 101st session, di London, Inggris seperti dilansir dalam siaran pers Humas Bakamla, Jumat (7/6).
BACA JUGA: Bakamla – Basarnas Siaga Lebaran 2019 di Sambas
BACA JUGA: Panglima Mutasi dan Promosi 10 Perwira Tinggi TNI AU, Nih Daftar Namanya
Kegiatan berlangsung pada 5 hingga 15 Juni mendatang, di Kantor International Maritime Organization (IMO). Adapun Bakamla tergabung bersama anggota delegasi RI lainnya yaitu dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan Pushidros TNI AL, untuk memperkuat posisi RI pada sidang-sidang MSC 101st IMO beberapa hari ke depan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Bakamla yang mengemban fungsi sebagai Indonesian Coast Guard untuk selalu berperan aktif dalam diplomasi maritime.
BACA JUGA: Bakamla Bersama Basarnas Evakuasi ABK yang Sakit
Sidang dibuka pada Rabu (5/6) dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IMO, H.E. Kitack Lim. Adapun agenda yang akan dibahas yaitu credentials, Decisions of Other IMO bodies, Regulatory scoping exercise for the use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Goal-based new ship construction standards, Pollution prevention and response (fuel oil matters only), Development of further measures to enhance the safety of ships relating to the use of fuel oil.
Sidang MSC101st IMO kali ini dihadiri oleh hampir 160 negara dari 172 negara anggota IMO. Pada hari pertama sidang dibagi dalam tiga working group. Beberapa masukan penting diberikan delegasi Indonesia dalam pembuatan dokumen MASS, yaitu pentingnya mempertimbangkan aspek komunikasi, perijinan kepada Port Authority, Ciber Security, Seafarear Qualification, Liability Aspect of The Ship dan Situation Under Distress.
BACA JUGA: PENTING! Ancaman Militer dan Nonmiliter Ini Harus Diwaspadai
Sebagai Indonesian Coast Guard, Bakamla menyuarakan tentang Measures To Enhance Maritime Security, Piracy And Armed Robbery Against Ships, Unsafe Mixed Migration By Sea dan Formal Safety Assessment. Di bidang Maritime Security Bakamla menjadi leading sector dalam Heads Of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) melalui pelatihan yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu dengan menghadirkan 17 Negara anggota HACGAM.
Hal ini telah menjadi upaya Bakamla sebagai leading sector salah satu Pilar dalam forum HACGAM yaitu Capacity Building, dimana terhitung sejak tahun 2017 Bakamla berkomitmen untuk secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota-anggota HACGAM.
Selain itu, Bakamla juga menjadi tuan rumah dalam beberapa kali penyelenggaraan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dengan mengundang 22 negara untuk membahas tentang permasalahan maritime, termasuk menyangkut aspek hukum laut.
Perencanaan pembangunan Bakamla ke depan tidak hanya di bidang Capacity Building. Tetapi juga pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan informasi maupun data-data yang akurat terhadap aktivitas-aktivitas di laut secara real time dan terhubung dari tiap-tiap Coastal Station atau Mobile Station dengan Command Center yang berada di Markas Bakamla. Hal ini diharapkan akan mampu menekan pelanggaran atau tindak illegal dilaut serta memberikan respon cepat terhadap tindak kejahatan maupun SAR di laut.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Piala Sudirman 2019: Chef de Mission Minta Timnas Tidak Anggap Enteng Inggris
Redaktur & Reporter : Friederich