BACA JUGA: Tere Sumbangkan Gaji Pertama
Lagipula, film itu tidak dibuat untuk tujuan dokumentasi sejarah"Balibo adalah film fiksi dan tidak dibuat sebagai film dokumenter
BACA JUGA: Avatar Sukses Sebelum Tayang
Mengapa dilarang? Di satu sisi, film ini dibuat dengan basis faktualBACA JUGA: Film Identitas Borong Empat Piala
Wardaya dalam diskusi dan pemutaran Balibo di halaman Kantor Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM, beberapa waktu lalu.Karena kerancuan sejarah yang ada di dalamnya, film ini tidak bisa digunakan untuk sumber sejarahNamun, terlepas dari benar salah fakta sejarah di film ini, Baskara menilai film ini tetap penting ditonton.
"Untuk bisa menelusuri kebenaran peristiwa Balibo, perlu rujukan sejarah lebih banyak dari berbagai sumberFilm bisa digunakan sebagai pemantik untuk memancing ketertarikan kita membuka kembali sejarah lamaUntuk tujuan itulah film ini menjadi penting," katanya.
Sikap resisten yang ditunjukkan pemerintah terhadap film ini, dalam pandangan Romo Baskoro, tidak seharusnya ditunjukkanApalagi, sejarah memang membuktikan para jurnalis dibunuh oleh tentara TNI, dan ini bukan kali pertama TNI membunuh warga sipil.
"Sebelum tahun 1975, militer juga sudah beberapa kali melakukan penyerangan terhadap sipilMisalnya tahun 1965Pengalaman kita dijajah dalam waktu lama tidak membuat kita jera menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak," papar Romo Baskara, panggilannya sehari-hari.
Kepada puluhan mahasiswa yang duduk di tiap sudut halaman kantor Balairung, peneliti Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma mengatakan, sebuah bangsa tidak bisa menutup diri dari sejarah.
Penyakit "amnesia" sejarah yang dialami sebuah bangsa akan menimbulkan kekacauan satu hari nanti"Bayangkan kalau kita pergi bekerja di pagi hariDan kita melupakan jalan pulang ke rumah kitaAmnesia arah rumah kita akan membuat kita bingung harus berjalan ke arah manaKalau hanya satu dua orang yang amnesia, tidak mengapaKalau hal ini dialami sebuah bangsa dengan penduduk 250 juta, di satu titik akan muncul kekacauan," katanya memberikan analogi.
Jika pemerintah Indonesia keberatan dengan film ini, pemerintah seharusnya menjelaskannya dengan menunjukkan fakta sejarah versi mereka sendiri"Misalnya dengan membuat film lain yang menceritakan peristiwa Balibo dari sudut pandang mereka," papar pria berkacamata ini.
Informasi dalam film Balibo memang tidak berimbangSudut pandang hanya diberikan dari kacamata korban Balibo"Dari segi jurnalistik sendiri, film ini tidak berimbangTidak cover both sides karena tidak menyertakan penuturan dari pihak militer Indonesia," kata Bambang MBK, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogja.
Kesan kebakaran jenggot yang ditunjukkan pemerintah, menurut Bambang, membuktikan Indonesia tidak siap berdamai dengan masa laluFilm seperti Balibo bisa dipakai memulai sebuah proses pelurusan sejarah"Tapi, hampir setiap upaya pelurusan sejarah mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk militer," tegasnya.
Bambang dan Baskara adalah dua narasumber dalam diskusi kecil setelah pemutaran film BaliboHanya sebagian kecil penonton yang langsung pulang setelah film usaiSisanya tetap bertahan dan ikut berdiskusi tentang film ini.
Kesimpulan diskusi malam itu, pelarangan tidak perlu dilakukanJusteru, film-film semacam itu harus jadi pemantik bagi penelusuran sejarah Indonesia"Saya juga tidak tahu pasti mana yang benar dan mana yang salah, tapi setidaknya, film itu membuka pikiran kita tentang berbagai versi sejarah," kata Baskara(aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cinta Fitri Tour Empat Kota
Redaktur : Auri Jaya