Balon Ketum PSSI Tolak Stop APBD untuk Klub

Kamis, 14 April 2011 – 17:26 WIB
Foto: Dok JPNN

JAKARTA--Salah satu bakal calon Ketua Umum PSSI Adhan Dambea mengungkapkan, perlu ada regulasi untuk standar gaji pemainPasalnya, selama ini tidak ada standar berapa gaji untuk pemain asing maupun lokal

BACA JUGA: Falcao Enggan Tinggalkan Porto

Akibatnya, masing-masing pengda semaunya menetapkan standarnya.

"PSSI harus menetapkan regulasi gaji pemain
Dengan adanya regulasi, masing-masing pengda punya standar," ujar Adhan di Kantor PSSI, Kamis(14/4).

Adhan yang juga walikota Gorontalo ini ikut menyoroti larangan penggunaan dana APBD untuk pengembangan klub sepakbola

BACA JUGA: Nadal Perkasa di Laga Perdana

Menurutnya, persepakbolaan di Indonesia harus tetap ditopang oleh pemerintah
Sebab, sepakbola tak hanya di pusat tapi sampai ke daerah-daerah.

"Berbeda dong PBSI yang hanya terpusat di Jakarta

BACA JUGA: Wako Gorontalo Ramaikan Bursa Calon Ketum PSSI

Kalau sepakbola sulit berdiri sendiri, karena cakupannya luasMau mengandalkan sponsor, bagaimana bisaDi daerah sulit cari sponsornya, lain dengan di JakartaMakanya, keterlibatan pemerintah harus tetap ada," jelasnya.

Agar ada kesamaan dalam prosentase penggunaan dana APBD, Adhan mengatakan, pemerintah perlu mengatur regulasinyaKira-kira berapa angka idealnyaKarena di lapangan, masing-masing pemda punya patokannya sendiri.

"Contohnya Gorontalo sekitar Rp 4 milar, sementara di daerah lain sampai puluhan miliarBila ada regulasi, kepala daerah akan tahu berapa alokasinya sehingga ketika diperiksa BPK tidak akan dipertanyakan lagi," tandasnya

Sebelumnya diberitakan, niat Mendagri Gamawan Fauzi untuk menyetop pasokan dana APBD ke klub-klub sepakbola mulai 2012, sudah bulatDalam Pedoman Penyusunan APBD 2012 yang saat ini tengah disiapkan kemendagri, larangan penggunaan APBD untuk klub sepakbola itu akan dituangkan.

Hanya saja, dalam aturan itu nantinya tidak spesifik menyebut klub sepakbola"Pokoknya, untuk semua cabang olah raga yang profesional, tidak boleh ada dana dari APBD," cetus Gamawan Fauzi kepada wartawan di ruang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Jumat (8/4).

Seperti dipaparkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4), pengucuran dana APBD untuk klub sepakbola melanggar aturanJika dianggap hibah, mestinya tidak dikucurkan terus-menerusPersija, Persib, dan Persema misalnya, dari 2007, 2008, 2009, terus menerima kucuran APBD.

Faktanya, meski mendapat kucuran dari APBD, gaji para pemain di sejumlah klub sempat ngadatTidaklah takut disalahkan jika dana APBD distop berdampak pada amburadulnya nasib persepakbolaan di tanah air? Gamawan menjawab, tidakMalah, dia yakin, dengan distopnya bantuan APBD, persepakbolaan akan semakin bergairah.

Alasannya, dengan dihentikannya dana APBD ke klub, maka otomatis penggalian dana dari sponsor bisa lebih digenjotDia membandingkan dengan Semen Padang, yang bisa "hidup" tanpa pasokan APBDPadahal, lanjut mantan gubernur Sumbar itu, PT Semen Padang kalah besar dibanding perusahaan Semen Gresik"Jadi klub yang di Gresik, bisa sponsor dari Semen GresikDan di Jawa Timur itu banyak perusahaan besar, ada pabik rokok, pabrik gulaBisa jadi nanti lebih bergairah," ujarnya.

Dia memberi contoh lainPersipura misalnya, bisa menggaet PT Freeport sebagai sponsor"Freeport itu pemasukannya besarKecil kalau misalnya cuman Rp20 miliar atau Rp30 miliar," ujarnya(esy/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Persebaya 1927 Belum Bisa Full Team


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler