jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio menilai kebijakan politik dan ekonomi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah sejalan dengan semangat menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan dan menempatkan kebijakan strategis di bidang politik dan ekonomi nasional. Termasuk di dalamnya ikhtiar besar terhadap komitmen antikorupsi Kabinet Merah Putih. Ini menjadi komitmen eksklusif Presiden Prabowo," ujar Bambang kepada wartawan di sela Diskusi "Refleksi dan Evaluasi Jelang 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto", Jumat (10/1).
BACA JUGA: Prabowo Pamer Kinerja Kabinetnya di Hadapan Pengusaha US-ASEAN, Begini Katanya
Menurut Bambang yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, Presiden Prabowo telah menunjukkan intensitas kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kebijakan untuk memerangi korupsi dan menegakkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
"Komitmen Presiden Prabowo tidak saja menunjukkan kelasnya dalam konstelasi politik nasional, tetapi juga mendapat perhatian signifikan dari dunia internasional," kata Bambang.
BACA JUGA: 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
Menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih pada 29 Januari 2025, Bambang pun mengingatkan agar para menteri, para wakil menteri, para kepala badan dan pejabat setingkat menteri untuk merealisasikan tugas negara.
"Masyarakat akan ikut serta memberikan penilaian kritis terkait kinerja 100 hari kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Rapor selama 100 hari kerja itu bisa dimaklumkan menjadi bagian penting untuk mengambil langkah penting sesuai kebutuhan," kata Bambang.
BACA JUGA: Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun
Di sisi lain, kata Bambang, Presiden Prabowo telah berupaya membangkitkan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya, untuk mewujudkan berbagai program strategis.
Bambang pun berharap agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara berkala agar para pembantu presiden bekerja baik, sungguh-sungguh dan efektif serta berdayaguna.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa upaya untuk mengonsolidasikan koperasi sebagai langkah nyata dalam memberdayakan ekonomi rakyat kecil.
"Kebijakan ini tidak hanya mendorong keadilan sosial tetapi juga memberikan fondasi ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat di daerah," kata Dasco.
Menurut Dasco, komitmen untuk pemberdayaan rakyat kecil harus makin diperkuat dengan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dasco mengatakan, koperasi diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar pelaku usaha kecil menjadi pemain utama dalam industri besar.
Jika kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, kata Dasco, Indonesia berpeluang menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat mengambil bagian aktif dalam pembangunan ekonomi.
Dasco juga menyampaikan salah satu capaian awal yang signifikan dalam penghematan anggaran di berbagai sektor.
Salah satunya, efisiensi pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang menghemat Rp 4,4 triliun dan pengurangan biaya haji hingga Rp 4 juta per jemaah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran negara secara lebih bijaksana.
"Kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Dasco mengatakan bahwa evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional juga menjadi langkah penting pemerintahan Preaiden Prabowo Subianto.
"Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengejar target pembangunan," kata Dasco. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan