jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para aktivis yang selalu berada dekat dengan masyarakat, bisa turut terlibat menjaga stabilitas Indonesia agar tetap kondusif. Jangan sampai pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan berbagai pihak untuk membuat Indonesia terjerembap dalam berbagai krisis multidimensi.
“Kita patut bersyukur, pandemi Covid-19 sejauh ini hanya menyebabkan krisis kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Ini semua berkat kerjasama para aktifis bergotongroyong menjaga Indonesia. Tidak ada yang mau ditunggangi oleh kepentingan lain. Seluruhnya fokus bergotongroyong menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Webinar Series DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) 'Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang di Jakarta, Selasa malam (16/6/2020).
BACA JUGA: Ketua MPR RI dan Mensos Serahkan Sembako Banpres Kepada Para Veteran
Turut serta secara virtual Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, serta para aktivis senior seperti Hariman Siregar, Maruarar Sirait, Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, dan Ichsan Loulembah.
Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana perekonomian negara dunia lainnya. Namun Indonesia belum masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa mencapai 2,97 persen.
BACA JUGA: MPR RI Minta Pemerintah Segera Pastikan Sistem Belajar Tahun Ajaran Baru
Menurutnya, diperkirakan terkontraksi mendalam di kuartal 2/2020 menjadi minus 3,1 persen akibat pemberlakukan PSBB dan berhentinya berbagai aktifitas ekonomi. Perlu kerja keras pemerintah dan semua pihak agar di kuartal 3/2020 pertumbuhan ekonomi tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.
"Stimulus anggaran sudah disiapkan mencapai Rp 677,2 triliun. Bahkan Menteri Keuangan sore tadi menyampaikan, pemerintah akan menaikan menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya, dari sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun, serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46 triliun," papar Bamsoet.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan para pemangku kebijakan agar senantiasa berhati-hati mengelola anggaran yang besar tersebut. Mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi secara ketat setiap rumah anggaran penanganan Covid-19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.
"Aktifis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Korupsi di masa krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong tim ekonomi pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk menutup defisit APBN yang pada akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp 179,6 triliun atau sekitar 1,1 persen dari PDB. Diperlukan berbagai upaya inovasi dan terobosan dalam menyelamatkan kondisi fiskal, dibanding dengan hanya mengandalkan hutang.
"Pandemi Covid-19 masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pemulihan ekonomi nasional dan global pun demikian. Butuh kerja keras dari tim ekonomi pemerintah, didukung oleh semua pihak termasuk kalangan aktivis. Tak sekadar angka-angka di atas kertas saja, melainkan harus ada aksi nyata yang cepat dan tepat. Minimal, efisiensi di kementerian/lembaga wajib dilakukan," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Pemuda Pancasila ini menambahkan, kita juga patut bersyukur ditengah pandemi, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden masih cukup tinggi, yakni di kisaran angka 82,8 persen. Begitupun dengan TNI dan Polri, masing-masing di kisaran angka 85,5 persen dan 79,4 persen, sebagaimana bisa dilihat dalam temuan survei Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.
"Selama rakyat masih percaya terhadap Presiden, TNI, dan Polri, selama itu juga Indonesia akan tetap kondusif. Ditopang dengan para aktifits yang menyumbangkan berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi apalagi krisis politik, sebagaimana sudah terjadi di India, Amerika, maupun Brazil," pungkas Bamsoet.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich