jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai keberadaan Fadli Zon di DPR bikin parlemen tetap semarak. Apalagi setelah Fahri Hamzah pensiun, Fadli menjadi salah satu anggota DPR RI yang terdepan dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.
Bamsoet bahkan mengatakan tanpa kehadiran Fadli Zon, parlemen terasa kurang berwarna. Meskipun Partai Gerindra saat ini telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu tidak membuat mantan wakil ketua DPR itu hanya duduk manis.
BACA JUGA: Bamsoet: Pemerataan Pembangunan SDM Bisa Dicapai dengan Sistem Pendidikan Berkelanjutan
"Dia tetap kritis, vokal, dan juga kontroversial. Karena esensi dari menjadi anggota parlemen adalah berbicara, bukan berdiam diri," Kata Bamsoet usai Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon dalam program Youtube Bamsoet Channel, di Jakarta, Minggu (18/10).
BACA JUGA: Alhamdulillah Sudah 1.620 Relawan Disuntik Vaksin Covid-19, Ada Efek Samping?
Sebagai contoh, kata ketua ke-20 DPR ini, Fadli memilih sikap berbeda dengan partainya terkait UU Cipta Kerja. Hal itu menurut waketum Gerindra itu tak pernah mempermasalahkan oleh Prabowo Subianto selaku ketumnya di partai. Termasuk berbagai sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Warning Dari Eks Pengacara Habib Rizieq, Akan Ada Perebutan Kekuasaan
Menurut Bamsoet, banyak orang mengira akibat sikap kritis Fadli terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama, membuat hubungan mereka berdua berjarak. Padahal sama sekali tidak.
"Mas Fadli dan Presiden Joko Widodo punya hubungan yang sangat baik. Bahkan di beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, saya sering melihat keduanya berbincang sambil tertawa. Dari gesture dan cara keduanya berkomunikasi, terlihat tak ada basa-basi. Menandakan hubungan mereka baik-baik saja," ungkap Bamsoet.
Selain itu, kata kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, Fadli Zon juga menegaskan bahwa sikap kritis itu bukan hal yang baru. Sejak Partai Gerindra berdiri pada 2008, politikus kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu selalu mengkritisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baik di periode 2004-2009 maupun di periode keduanya 2009-2014.
Bamsoet juga memandang bahwa melakukan kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Melalui kritik, check and balances terhadap jalannya roda pemerintahan bisa tetap terjaga. Apalagi jika dalam melakukan kritik diserta data dan fakta.
"Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Terpenting, tak membuat hubungan persahabatan maupun saudara kebangsaan menjadi hilang," pungkas waketum Partai Golkar ini.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam