Bamsoet: DPR Bukan Pabrik

Selasa, 18 Desember 2018 – 17:57 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2018 bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Media Center Parlemen, Jakarta, Selasa (18/12). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta agar para politikus diberi ruang dan waktu untuk melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan jika dua bulan ke depan menjelang pileg dan pilpres ruang di DPR agak sedikit berkurang anggota, sepatutnya dipahami bahwa mereka bukanlah sedang membolos.

BACA JUGA: Ketua DPR Yakin Negara Stabil di Tahun Politik & Pemilu 2019

“Bukan tidak rajin, tapi mereka sedang menjalankan tugas negara, menyukseskan pileg dan pilpres,” kata Bamsoet saat refleksi akhir Akhir 2018 di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Menurut Bamsoet, para anggota parlemen itu tetap bekerja, meskipun tidak di ruangannya di DPR. Sebab, kata dia, dalam kerja politik, tidak mesti dilakukan di kantor atau ruangan.

BACA JUGA: DPR Kecam Sikap Diskriminatif Pemerintah Tiongkok

“Karena DPR bukan pabrik, bukan kantoran, tetapi DPR adalah ruang politik sehingga mereka tetap bekerja walaupun tidak ada di ruang-ruang rapat DPR RI menjelang Pemilu 2019,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pak Sabam Mantu, Tamunya Presiden Jokowi Hingga Penyanyi

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan selain memberi ruang dan waktu untuk melakoni pilpres dan pileg, pada saat bersamaan persiapan mauun manuver politik dari para kontestan hendaknya tidak merusak kondusivitas.

“Sebaliknya, para kader partai politik berkewajiban memelihara iklim yang kondusif. Jika hal ini terwujud, dunia akan melihat Indonesia yang solid,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan ketua Komisi III DPR ini mengatakan publik termasuk wartawan maupun LSM akhirnya menyadari bahwa pembuat undang-undang bukan hanya urusan DPR. Tapi, membuat undang-undang juga merupakan urusan pemerintah.

“Tidak bisa DPR sendiri atau pemerintah sendiri. Kemarin saya membaca beberapa tulisan di beberapa media saya bersyukur bahwa akhirnya teman-teman sudah memahami bunyi undang-undang karena sebelumnya yang disalahkan adalah DPR sendiri,” katanya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PKS DPR: Indonesia Harus Bantu Muslim Uighur


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler