jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada periode PSBB, jangan sampai menjadi preseden pada era penerapan pola hidup baru atau new normal.
Tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar dan merugikan jutaan orang.
BACA JUGA: Bamsoet Dorong Kapolri Tambah Satu Bintang di Pundak Paulus Waterpauw
"Saya prihatin dengan besarnya laju pertambahan jumlah pasien Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Laju peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan itu terjadi, karena pembiaran atas Ketidakpatuhan sekelompok warga pada protokol kesehatan," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (14/6/20).
Mantan Ketua DPR itu menegaskan data dan kecenderungan pertambahan pasien Covid-19, menjadi bukti belum efektifnya peran aparatur pemerintah daerah mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan sepanjang periode penerapan PSBB.
BACA JUGA: Ganjar Puji Aplikasi PSBB, Hasil Kreativitas Kaum Muda
Ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional maupun di gerbong kereta rel listrik (commuter line).
"Kerumunan penjual-pembeli di pasar tradisional dan kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan penyebaran Covid-19. Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif covid-19," lanjut Bamsoet.
BACA JUGA: Ketua MPR Minta Pemerintah Perketat PSBB
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan sepanjang periode PSBB, bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan pola hidup baru.
Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran.
"Karena itu, sebelum dan selama penerapan pola hidup baru, saya mengingatkan aparatur semua pemerintah daerah untuk makin peduli dan tegas dalam mengendalikan pergerakan atau mobilitas warga di ruang publik. Tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mencontohkan Kota Beijing di Tiongkok, harus kembali di-lockdown karena adanya klaster baru Covid-19 di kota itu.
Belajar dari pengalaman buruk Beijing, semua elemen masyarakat harus menyukseskan era pola hidup baru. Sebab, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi.
"Klaster baru Covid-19 muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ketika klaster baru Covid-19 itu harus direpons dengan PSBB lagi, ada jutaan warga yang dirugikan," katanya lagi.
"Mari kita belajar dari akibat maraknya pelangaraan protokol kesehatan sebelum hari raya. Dalam beberapa hari terakhir, laju peningkatan jumlah pasien cukup signifikan. Kecenderungan seperti itu tidak boleh terjadi pada periode penerapan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet. (Jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi