jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mengomentari sejumlah isu aktual yang terjadi dalam negeri sepanjang dua hari belakangan ini.
Salah satunya dengan dibuka kembalinya transportasi umum yang tadinya ditutup sampai awal Juni.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jemaah Ijtimak Ulama Gowa Mana Suaranya? Jenazah ABK WNI di Kapal Tiongkok
Berikut respons Bamsoet, sapaan akrabnya terhadap beberapa isu tersebut.
1. Kebijakan pemerintah membuka kembali transportasi umum untuk keperluan tertentu di tengah masa darurat wabah covid-19 dinilai membingungkan masyarakat:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Guru Harus Tahu Strategi Baru Mas Nadiem, Fakta terbaru Kim Jong un
A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan/Kemenhub meninjau ulang kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan covid-19 yang masih diterapkan saat ini, sehingga berpotensi justru dapat memperpanjang masa pandemi corona.
B. Mendorong Kemenhub agar dalam mengimplementasikan kebijakan berorientasi turut mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja.
BACA JUGA: Bamsoet Kembali Berikan Bantuan Sembako ke Pengemudi Bajaj
C. Mendorong Kemenhub untuk konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19.
D. Mendorong pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan dan sesuai dengan protokol covid-19, dan mudik tetap tidak dilakukan, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Sehubungan selama pandemi virus Covid-19 yang telah belangsung dua bulan membuat dunia pendidikan kesulitan sehingga sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan, namun ditemukan banyaknya kendala-kendala yang ada selama proses PJJ, respons Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan dan mengkaji kendala-kendala yang ada selama sistem PJJ diterapkan, terutama kendala yang terjadi di daerah terpencil sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan segera solusi terbaiknya.
B. Mendorong pemerintah (Kemendikbud) perlu membuat kurikulum yang fleksibel hingga guru bisa memilih yang cocok sesuai kompetensi dan tidak membebani siswa, mengingat setiap sekolah dan daerah memiliki level kompetensi fundamental yang berbeda, baik dalam literasi, numerisasi maupun hal lainnya.
C. Mendorong pemerintah perlu terus memastikan proses sekolah melaksanakan pendidikan jarak jauh dan digitalisasi pendidikan berjalan secara optimal, sehingga proses belajar-mengajar sesuai target pemerintah dengan menggunakan sistem PJJ.
D. Mendorong pemerintah menyediakan pelatihan virtual bagi para guru selama masa pandemi Covid-19, sehingga mereka dapat pemahaman yang baik mengenai pola mengajar melalui sistem PJJ, mengingat kesiapan guru sangat diperlukan dalam proses PJJ
3. Belum maksimalnya distribusi bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti masih banyaknya kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos:
A. Mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) bersama Dinas Sosial melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama, sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal.
B. Mendorong pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.
C. Mendorong pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan memublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka, mengingat masih minimnya informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.
D. Mendorong pemerintah (Kemensos) dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi