jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kelompok teroris.
Dia menjelaskan pelabelan teroris itu mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU, yang menyebut bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
BACA JUGA: Irjen Fakhiri: Ada 6 KKB Aktif di Papua
Bamsoet memaparkan data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukkam) mencatat selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB.
“Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personel TNI sebanyak 27 orang, dan personel Polri sebanyak 9 orang," ujar Bamsoet dalam Rapat Koordinasi MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan BIN secara virtual di Jakarta, Senin (3/5).
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: KKB Papua dan Tegaknya HAM yang Berkeadilan
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani.
Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
BACA JUGA: KKB Lebih Bengis, Solid, Bersenjata Canggih, Mampukah Densus 88 Menaklukkannya?
Kemudian, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.
Mahfud MD menyampaikan di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI.
Sebab, seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.
Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengingatkan bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri, melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri.
Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
Bamsoet memaparkan sepanjang April 2021 telah terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB. Ketua ke-20 DPR RI ke-20 ini memaparkan antara lain pada 8 April 2021 terjadi penembakan terhadap seorang guru di Kelurahan Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Kemudian, pada 9 April 2021, penembakan terhadap guru honorer SMP 2 Beoga, serta pembakaran rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga, di Kabupaten Puncak.
Berikutnya, 11 April 2021 pembakaran Heli Upmi815 milik PT. Ersa Air di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Selanjutnya, 13 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga dan rumah Anggota DPRD Kabupaten Puncak.
“Tanggal 14 April 2021, penembakan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak," papar Bamsoet.
Mantan ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan pada 15 April 2021 terjadi penembakan pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak.
Kemudian, 17 April 2021, pembakaran gedung SD Dambet, rumah Kepala Suku dan tiga rumah dinas guru di Kampung Dambet, Distrik Beoga Kabupaten Puncak.
“Tanggal 25 April 2021, serangan KKB menewaskan Kabinda Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Tanggal 27 April 2021, serangan KKB menewaskan anggota Brimob Polri, Bharada Komang, dan melukai dua anggota lainnya," papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan.
Selain itu, dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak/random, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.
"Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang,” ujar dia.
Oleh karena itu, kata Bamsoet, pendekatan soft power tetap diutamakan. Namun, dia menegaskan, tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua.
Wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini menegaskan untuk menumpas para teroris KKB, TNI dan Polri harus menerjunkan kekuatan penuh. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan, maka air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB.
Dia menambahkan setelah memukul mundur dan menguasai kembali berbagai desa dari cengkraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020.
“Selain juga melakukan berbagai operasi bakti kesejahteraan. Anggota TNI dan Polri, misalnya, dapat ditugaskan sebagai guru dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak. Karena merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy